PKB Galang Donasi Pembebasan TKI Eti, Terkumpul Rp 5 Miliar – FAJAR –
Politik

PKB Galang Donasi Pembebasan TKI Eti, Terkumpul Rp 5 Miliar

PKB galang donasi untuk pembebasan TKI bernama Eti Binti Toyib yang dipidana di Arab Saudi (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Fraksi PKB DPR berinsiatif menggalang donasi untuk TKI bernama Eti Binti Toyib. Dia dihukum membayar diyat atau denda 5 riyal atau sekitar Rp 20 miliar. Denda tersebut untuk membebaskannya dari vonis pidana.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, penggalangan dana melalui seluruh elemen santri yang duduk di parlemen.

“Fraksi PKB mencoba mengetuk hati untuk meringankan beban hukum Eti,” kata Cucun melalui pesan tertulis, Rabu (7/11).

Untuk memperluas jangkauan penggalangan donasi, kata dia, Fraksi PKB juga menggandeng Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu).

Cucun menyatakan, hingga 2 November 2018 telah terkumpul sedikitnya Rp 5 miliar. Atas nama solidaritas jaringan santri, dana yang terkumpul langsung diserah-terimakan melalui Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel.

Fraksi PKB berharap sumbangan donasi tersbeut mampu membantu meringankan beban denda yang ditimpakan kepada Eti. Dia berharap segera membebaskan dari segala tuntutan hukum.

Fraksi PKB terus mendorong agar Pemerintah hadir dan melakukan upaya se-optimal mungkin dalam membela kasus-kasus hukum yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Khususnya terkait kasus hukum Eti yang tengah menanti kehadiran negara.

“Pemerintah sudah sepatutnya lebih berinisiatif untuk berbicara ke level yang lebih tinggi lagi untuk mengingatkan kepada pemerintah Arab Saudi atas perlakuannya yang kerap tidak manusiawi kepada Tenaga Kerja Indonesia,” katanya.

Selain menggalang donasi untuk Eti, Fraksi PKB juga mengecam keras eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan Pemerintah Arab saudi terhadap Tuti Tursilawati.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa terdapat hukum dan undang-undang internasional yang melindungi tenaga kerja migran, yang harus dipatuhi.

“Terhadap perlakuan tidak adil, dan tindak sewenang-wenang yang menimpa TKI kita di luar negeri, adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi, mengadvokasi, dan memberikan akses keadilan,” ujar Cucun. (yuz/jpg/JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!