BPK Audit Dana Hibah di KPU Makassar – FAJAR –
Makassar

BPK Audit Dana Hibah di KPU Makassar

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani. (Sahrul Ramadan)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar 2018 masih menyisakan persoalan. Dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dikucurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) pun turun tangan melakukan audit.

“Kami perlu kroscek dengan melibatkan BPK. Jadi BPK saat ini melakukan audit. Apakah betul terjadi penyimpangan atau tidak,” kata Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Pol Dicky Sondani saat memberikan keterangan di Makassar, Jumat (9/11).

Proses audit yang dilakukan BPK seiring dengan pemeriksaan Polda Sulsel terhadap sejumlah komisioner KPU Makassar. Pemeriksaan tersebut sebagai rangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan, serta permintaan klarifikasi.

Jika dalam proses pengumpulan nanti ditemukan indikasi tindak pidana korupsi (tipokor), tidak menutup kemungkinan pemeriksaan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Jadi sementara BPK audit, kami jalan juga pemeriksaan. Kami tunggu saja nanti hasil auditnya BPK seperti apa. Apakah sesuai atau tidak sebagaimana dugaan penyimpangan itu,” ujar Dicky.

Sejauh ini sudah ada 5 orang dari KPU Makassar yang diperiksa. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum Wahid Hasyim Lukman, Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Andi Saifuddin. Kemudian Sekretaris KPU Sabri, Kasubag Keuangan dan Logistik KPU hingga Ketua KPU Syarief Amir.

KPU belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Tipikor Polda Sulsel. Berdasarkan keterangan dalam pemerikasaan sebelumnya, disebutkan dana hibah Pilwalkot Makassar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018 sebesar Rp 60 miliar.

Pencairan anggaran terbagi dalam dua tahap. Tahap awal, Pemkot Makassar menghibahkan anggaran sebesar Rp 16.675.000.000 pada 2017. Tahap kedua, dikucurkan lagi sebesar Rp 43.325.000.000 pada 2018.

Pencairan dana hibah sesuai dengan MoU atau perjanjian yang disepakati Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar M Syarief Amir. Dari anggaran Rp 60 miliar, KPU RI menemukan selisih anggaran sebesar Rp 2.771.240.951 yang disebut-sebut belum jelas pertanggungjawabannya. (rul/JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!