Rp227,8 Miliar DBH untuk Makassar – FAJAR –
Makassar

Rp227,8 Miliar DBH untuk Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendapat kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel sebesar Rp227.801.434.146. Bagian tersebut diperoleh dari lima pajak daerah yang dikelola Pemprov Sulsel.

Dari jumlah itu, Rp81.234.947.147 di antaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perolehan ini tercatat hingga September 2018.

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Grand Town Makassar, Kamis (8/11). Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina membuka acara yang diikuti seratusan peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, dan sejumlah ibu rumah tangga.

Usai membuka kegiatan, Tautoto melanjutkan paparannya yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Nurlina. Turut hadir anggota Komisi C DPRD Sulsel Alex Palinggi, Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel diwakili Pamin STNK Samsat Makassar II Iptu Muhammad Ali, serta perwakilan dari PT Jasa Raharja.

Pada kesempatan itu, Tautoto menyosialisasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Yakni Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.
Tautoto juga menyinggung launching tiga inovasi baru Bapenda oleh Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

Masing-masing Samsat Lorong, Samsat Sipakainge’, dan mobile banking di kantor Bapenda Sulsel Jl AP Petta Rani, Makassar. Inovasi ini untuk memberi kemudahan kepada pelanggan Samsat memenuhi kewajibannya.

Disebutkan, lima pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel adalah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (AP), dan pajak rokok.

Dari PBB-KB, Makassar mendapat bagi hasil sebesar Rp58.556.048.574, BBN-KB Rp 50.368.191.969, pajak Air permukaan Rp 676.810.034, dan pajak rokok sebesar Rp 36.965.436.422.

“Pencapaian pajak untuk tahun anggaran 2018, diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu dan target telah ditetapkan,” katanya.

Dikatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat, khususnya pelanggan Samsat Makassar memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada publik, khususnya pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, di wilayah Sulsel telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen dari Bapenda Sulsel, kata Tautoto, BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Khusus insentif PKB dan BBN-KB angkutan umum, tahun 2018, Tautoto mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya 50 persen dari pengenaan PKB-nya. (*/bkm/fajar)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!