Kepala OPD Dilarang Hadiri Rapat Anggaran dengan Komisi DPRD

Sabtu, 17 November 2018 10:55

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —  Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) mengumpulkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, Jumat (16/11) kemarin, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel. Tujuannya, untuk menginformasikan dan menjelaskan secara detail aturan main soal pembahasan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif.Salah seorang anggota TP2D Jayadi Nas, menerangkan, pihaknya baru saja berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama beberapa unsur pimpinan DPRD, yakni Ashabul Kahfi dan sejumlah anggotanya. Mereka melakukan konsultasi terkait pro kontra pembahasan draft APBD di tingkat komisi dengan OPD terkait.Kepada OPD dijelaskan jika pembahasan RAPBD 2018 tidak perlu lagi melewati tahapan rapat komisi. Menurut Jayadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, rancangan APBD itu diserahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi.Artinya, pembahasan anggaran cukup di tingkatan Banggar DPRD Sulsel bersama TAPD. “Yang berhak membahas rancangan itu hanyalah Banggar dan TAPD. Pembahasan cukup dilakukan di tingkatan Badan Anggaran DPRD dan TPAD. Tak menyebutkan jika ada pembahasan di tingkatan komisi,” tegas Jayadi.Larangan itu dipastikan akan mempengaruhi jadwal-jadwal sidang pembahasan draft APBD di DPRD Sulsel. Agenda rapat tingkatan komisi di DPRD Sulsel telah disiapkan. Rencananya dimulai pada 21 November mendatang, hingga beberapa hari ke depan.

Komentar


VIDEO TERKINI