Hary Tanoe: Ojek Online Butuh Regulasi yang Adil

Minggu, 25 November 2018 20:29
Hary Tanoe: Ojek Online Butuh Regulasi yang Adil

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mendorong diaturnya regulasi yang adil bagi pengemudi ojek online. Hal ini mendesak dilakukan karena ojek online terus berkembang di seluruh Indonesia dan semakin banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi pengemudi ojek online.Hal itu ditegaskannya ketika menerima Komunitas Driver Ojek Online Jabodetabek di Jakarta, pekan lalu. Mereka mengeluhkan tarif dasar yang terlalu rendah, status kemitraan yang tidak jelas, hingga tidak adanya payung hukum yang melindungi profesi mereka.“Rekan-rekan ojek online perlu diperjuangkan dalam arti didudukkan dalam satu konteks aturan yang jelas, sehingga mereka mendapat hak dan sekaligus memahami kewajibannya. Artinya, perlu segera regulasi yang adil,” katanya Hary Tanoe. Lebih pelik lagi, imbuhnya, karena belum ada aturan yang pasti maka status kemitraan ojek online juga tidak jelas. Kepastian seperti ini perlu diperjuangkan dan menjadi salah satu prioritas bersama karena berdampak bagi kesejahteraan pengemudi ojek.”Masih rancu. Dikatakan karyawan bukan, mitra juga bukan, karena enggak ada kontrak, payung hukum juga tidak ada. Tarif juga tidak jelas,” papar HT.Dia menegaskan komitmennya bersama Partai Perindo untuk memperjuangkan nasib ojek online di Tanah Air. “Saya siap membantu untuk kebaikan mereka, kebaikan Indonesia, kebaikan semua pihak. Kalau ada yang tidak imbang, ya kita harus buat imbang,” tegas Hary Tanoe.Pada pertemuan itu, Ketua Driver Ojek Online Jabodetabek Fredy Santoso mengungkapkan tiga hal permintaan untuk diperhatikan dan dipenuhi. Yakni, status kemitraan yang jelas, tarif dasar dan payung hukum.Diharapkan pula, masyarakat juga memberi dukungan dan empati bagi perjuangan para pengemudi ojek online. Fredy juga mengapresiasi dukungan HT pada mereka. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hary yang telah memberikan arahan kepada kami dan juga bantuan-bantuan yang Beliau berikan,” ucapnya.Selama ini, keberadaan para pengemudi menjadi pilar penting bisnis ojek online. Selain melayani kebutuhan transportasi masyarakat, mereka juga berkontribusi pada perkembangan para UMKM yang menjadi mitra ojek online dan berinteraksi langsung dengan konsumen.Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil MK terhadap uji materi perkara nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan para pengemudi ojek online.Para driver ojek online juga mengeluhkan tarif dasar yang terlalu rendah. Dinilai oleh mereka, tarif dasar itu hanya menguntungkan konsumen dan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online.Dalam permohonannya, 54 orang pengemudi ojek online yang menggugat Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Para pengemudi ojek online keberatan karena ketentuan pasal tersebut tidak mengatur motor sebagai angkutan umum.

Bagikan berita ini:
4
6
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar