Cegah Pintu Transaksional, KPK Usulkan Perubahan UU di Sektor Politik

Senin, 26 November 2018 16:25
Cegah Pintu Transaksional, KPK Usulkan Perubahan UU di Sektor Politik

Saut menegaskan, jika proses penganggaran seperti e-planing dan e-budgeting lebih transparan, maka menurutnya, akan menjadikan good governance.”Pemerintahan yang transparan. Jadi kalau di pintu-pintu ruang tertutup itu kita curiga,” pungkasnya.Sebelumnya, dari data yang sempat dirilis KPK, total sejak KPK berdiri ada 885 orang yang diproses hukum KPK hingga saat ini.Dari jumlah itu, 61,17 persen atau 539 orang yang diproses dalam dimensi politik terdiri dari 102 kepala daerah, 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 219 orang lainnya yang berkaitan dengan kepala daerah dan anggota Dewan. Hal tersebut tengah disoroti serius oleh KPK, karena dinilai sangat merugikan masyarakat. (ipp/JPC)

Bagikan berita ini:
6
1
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar