JK Tegaskan Masjid Bukan Tempat Bermain Politik Praktis

Senin, 26 November 2018 16:32

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kontestan pemilu dan pilpres jangan coba-coba menjadikan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Sebab, semakin banyak pihak yang peduli dan akan turut mengawasi larangan tersebut. Dewan Masjid Indonesia (DMI), misalnya, telah merekomendasikan masjid tidak boleh dipergunakan sebagai tempat berpolitik praktis.Rekomendasi itu dibacakan pada penutupan rapat kerja nasional (rakernas) I DMI di Jakarta, kemarin (25/11).”Bukan hanya urusan DMI, urusan UU juga mengatakan tidak boleh (berpolitik praktis di masjid). Jadi, nanti Bawaslu akan awasi juga kalau ada (pelanggaran, Red),” ujar Wapres Jusuf Kalla yang juga ketua umum DMI setelah menutup rakernas itu.Sesuai undang-undang, memang ada tiga tempat yang tidak boleh dipergunakan untuk kampanye. Yakni, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan gedung atau fasilitas pemerintah.Kegiatan di masjid akan lebih diutamakan untuk pembinaan masalah keumatan. Termasuk untuk fokus pada pembinaan sumber daya pengelola masjid. Misalnya, pelatihan khatib, manajemen, keuangan, atau perpustakaan. DMI memang hanya akan menyinergikan program agar lebih kolaboratif.

Bagikan berita ini:
8
6
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar