Dinilai Politis Tetapkan Gubernur Aceh Tersangka, KPK: Ini Murni Hukum

Selasa, 27 November 2018 05:54
Dinilai Politis Tetapkan Gubernur Aceh Tersangka, KPK: Ini Murni Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan yang dilayangkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Irwandi mengatakan jika dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK menyebut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya bermuatan politis.Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan kasus yang melibatkan Irwandi, murni memang karena dia terlibat permasalahan hukum.”Saya kira tidak perlu direspons secara serius ya tudingan tersebut. Karena sejak awal KPK sudah memastikan bahwa kasus yang menjerat Irwandi Yusuf dan kawan-kawan ini adalah murni kasus hukum. Bahkan untuk Irwandi ada dua perkara yang kami sangkakan,” ucapnya pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin malam (26/11).Lebih lanjut, mantan aktivis ICW ini juga menuturkan bahwa pihaknya sudah memiliki bukti kuat terkait perkara Irwandi. Dia menyarankan agar Irwandi berfokus pada fakta-fakta yang akan dibuka timnya di persidangan.”Tentu sejumlah bukti sudah diperiksa dan akan kami ajukan di persidangan. Lebih baik terdakwa berfokus saja pada fakta-fakta hukum yang akan dibuka nanti dalam persidangan,” pungkasnya.Sebelumnya, pada persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan, Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi dan gratifikasi Rp 41,7 miliar terkait proyek dermaga Sabang, Aceh.Namun, saat itu juga dia membantah semua isi dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dan menuding kasus yang menjeratnya bermuatan politis.”Dakwaan disampaikan betul, tapi isi dakwaan salah. Saya tidak pernah menerima, menyuruh, dan tidak dilaporkan,” tegas Irwandi di Pengadilan Tipikor, Bungur Besar, Jakarta Pusat.”Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberitahukan dan tidak pernah menerima. Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus bukan ini ada hal lain, politik,” tambahnya.Bahkan, pada saat itu juga Irwandi ingin mengajukan eksepsi (nota keberatan) perihal dakwaan JPU KPK.(ipp/JPC)

Bagikan berita ini:
4
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar