Elite Golkar Bingung KPU Perbolehkan Penyandang Gangguan Jiwa Nyoblos

Selasa, 27 November 2018 16:26
Elite Golkar Bingung KPU Perbolehkan Penyandang Gangguan Jiwa Nyoblos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendaftarkan golongan penyandang disabilitas mental untuk dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Keputusan itu pun menuai polemik.Ketua Komisi III DPR RI (Fraksi Golkar) Kahar Mudzakir mengaku tidak mengerti bagaimana cara mengontrol kaum disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) saat proses pencoblosan.”Wah saya sangat tidak ngerti itu, bagaimana cara ngontrolnya orang gangguan jiwa untuk menyalurkan hak politiknya di TPS. Bagaimana ya?” ujar Kahar pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/11).Menurut Kahar, orang yang mengalami gangguan jiwa itu biasanya kurang sehat untuk berfikir. Apalagi bisa menentukan pilihan politiknya.”Setahu saya, orang yang mengalami gangguan jiwa kan enggak bisa mikir, kalau dia bisa berarti ya engga terganggu dong. Tapi masalahnya ini KPU sudah bikin aturan,” imbuhnya.Di lain sisi, dia menilai jika ditelisik dalam hukum positif maka disabilitas mental tidak bisa dijerat. Karena baginya, disabilitas tidak bisa berfikir baik dan buruk.“Tapi anehnya KPU punya dasar sendiri. Gimana ya, saya malah baru denger itu. Logika sedernahanya kan orang gila enggak bisa dipidana, tapi kok mas bisa milih,” tuturnya.”Tapi kita lihatlah apakah ada yang bisa di judicial review atau tidak,” pungkasnya.Sebelumnya, Pihak KPU mengklaim memiliki landasan kuat untuk memasukkan ODGJ sebagai bagian dari DPT. Namun, dalam praktiknya di lapangan, KPU menyatakan ada persyaratan tambahan.Landasan hukum yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang mengakomodir ODGJ untuk tetap bisa memiliki hak pilih. (ipp/JPC)

Bagikan berita ini:
4
10
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar