Relaksasi DNI Untungkan Pihak Asing

Selasa, 27 November 2018 19:19

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan ekonomi baru terkait dengan relaksasi daftra nilai investasi (DNI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak berpihak pada rakyat dan justru lebih berpihak kepada pihak asing. Kebijakan ekonomi tersebut pun mendapatkan kritik tajam dari fraksi Gerindra yang juga merupakan partai oposisi. Kebijakan tersebut dinilai adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada asing.Kritik tersebut dilontarkan oleh anggota Komisi VII DPR RI fraksi Gerindra, Dr., Ir., Kardaya Warnika dalam acara diskusi bertema “Menyoal Kebijakan Relaksasi Daftar Negatif Investasi”, di Sekertarian Nasional Prabowo-Salahudin Uno, Jl. HOS Cokroaminoto 93, Menteng, Jakarta Pusat. Ia mengungkapkan bahwa semua negara di dunia dengan caranya sendiri-sendiri selalu memperjuangkan kepentingan nasional bukan kepentingan asing. Menurutnya, DNI merupakan bentuk keberpihakan untuk mendukung nasional, namun DNI sekarang justru dicabut.”Pencabutan DNI ini seharusnya rakyat Indonesia menangis. Pasalnya, dengan pencabutan DNI tersebut justru sama sekali menguntungkan bagi negara dan kesejahteraan rakyat. Jadi, relaksasi ini, itu tidak sesuai dengan jiwa konstitusi, khususnya pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD). Justru dengan pencabutan tersebut akan mengecilkan atau menurunkan, memperlemah kemakmuran rakyat,” tuturnya.

Bagikan berita ini:
5
1
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar