Indikasi Pungli, Ombudsman Periksa Kepsek dan Bendahara MAN 2 Makassar

Sabtu, 8 Desember 2018 10:44

Ilustrasi pungli.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Madrasah Aliah Negeri (MAN) 2 Makassar bersama bendahara sekolabh akhirnya diperiksa oleh Ombudsman Sulsel.  Kedua dipanggil terkait indikasi pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.Kepala Ombudsman Perwakilan Sulsel, Subham Joer mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari orang tua siswa ke pihaknya.“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah atas nama Kaharuddin dan bendaharanya. Pemeriksaan dilakukan beberapa hari lalu,” ungkap Subhan, kemarin.Menurutnya, pemanggilan dan pemeriksaan kepala MAN 2 untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme sekolah memungut uang kepada siswa.“Kami tanya, berapa besarannya? Bagaimana praktiknya? Siapa yang menagih,” katanya.Lebih jauh dikemukakan, selain kepala sekolah dan bendahara, pihaknya juga akan memanggil komite sekolah, wakil kepala sekolah berinisial HE yang kerap melakukan penagihan. Hingga guru yang siap memberi keterangan bagaimana praktik pungli terjadi di sekolah itu.Dilanjutkannya, praktik pungli di sekolah tersebut disinyalir sudah berlangsung cukup lama. Bahkan uang yang telah ditarik dari siswa bisa mencapai miliaran rupiah.Dengan alasan untuk kegiatan sekolah dan sebagainya, siswa dibebani pungutan. Bahkan cara memintanya bisa disertai dengan ancaman. Misalnya, kalau tidak bayar, kartu ujiannya ditahan, tidak diberikan ke siswa.Besaran uang yang ditagih bervariasi. Mulai Rp150 ribu, Rp125 ribu, hingga Rp250 ribu. Jumlah siswa di MAN 2 berkisar 1.400-an orang.Alasan pungutan pun macam-macam. Seperti dana BOS yang tidak mencukupi untuk menggaji guru honor dan sekuriti sekolah, dan sejumlah dalih lainnya.“Padahal itu tidak bisa. Pelanggaran berat itu,” tegas Subhan.Dia menambahkan, pemeriksaan kasus ini akan dilaksanakan secara maraton. Termasuk komite sekolah yang di dalamnya diketahui ada aparat hingga anggota dewan.Dihubungi terpisah, Kepala MAN 2 Makassar Kaharuddin, membantah ada pungli di sekolah yang dipimpinnya.“Saya sudah klarifikasi ke Ombudsman, bahwa itu adalah sumbangan swadaya orang tua. Sudah dari dulu ada,” katanya.Ia menyebut, swadaya orang tua itu merupakan iuran komite sekolah. Dananya digunakan untuk membiayai kegiatan di luar tanggungan dana BOS.“Jadi ada kegiatan lomba-lomba yang anggarannya Rp90 juta, sementara alokasi dananya hanya Rp20 juta. Maka iuran itu digunakan,” ungkapnya.Selain itu, iuran tersebut digunakan untuk mengaji tenaga guru honorer, program pendidikan karakter, dan biaya lainnya yang sudah diprogramkan.“Sejak saya terangkat jadi PNS tahun 1998, swadaya orang tua ini sudah ada,” tuturnya.Terkait soal ancaman, ia mengaku jika ada kesalahpahaman yang terjadi. Saat itu, seorang wali kelas hanya menyampaikan kepada siswa yang bersangkutan jika kartu ujiannya ditahan dulu.“Sementara temannya sudah diberikan. Dan wali kelas yang sampaikan ini tidak koordinasi dulu dengan saya. Tidak ada yang ditahan sebenarnya. Karena hari Senin sudah dikasikan. Hanya salah tangkap saja,” kilahnya. (rhm/bkm/fajar)

Bagikan berita ini:
10
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar