Dihadapan Ketua KPK, Putri Maspul Paparkan Demokrasi Tanpa Korupsi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, ENREKANG – Pemaparan oleh Komisioner KPU Enrekang, Rahmawati Karim tentang demokrasi tanpa korupsi dihadapan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, serta Menteri Agama Lukman Hakim, membuat peserta terkesima.

Pemaparan itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara talkshow kekuatan perempuan inspirasi perubahan dengan materi berdemokrasi tanpa korupsi, dalam rangka peringatan hari antikorupsi sedunia (hakordia) tahun 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ia mengatakan, potensi korupsi dalam proses demokrasi cukup besar, mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraannya. Jika penyelenggaranya berintegritas maka potensi pun dapat diminimalisir bahkan dihindari. Apalagi dalam proses demokrasi ini, penyelenggara banyak menghadapi intervensi kepentingan.

“Semuanya tergantung dari penyelenggarannya. Jika berintegritas, semua akan terlewatkan dan berjalan secara normal, “kata Rahma sapaan akrab Rahmawati Karim, Jum’at, (07/12/18).

Untuk itu dibutuhkan penanaman nilai-nilai integritas bagi penyelenggara pemilu. Sehingga tantangan dalam menghadapi masalah intervensi dapat dilalui tanpa harus menyalahgunakan kewenangan.

“Intinya dari kita penyelenggara dulu karena kita yang bersentuhan baik peserta juga pemilih,”jelasnya sembari menambahkan jika tidak cukup pada penyelenggara yang berintegritas tapi juga pesertanya harus berintegritas untuk melahirkan proses demokrasi yang berkualitas.

“Peserta yang tidak berintegritas itulah yang melakukan intervensi ke penyelenggara dan pemilih dengan berbagai cara. Motifnya mulai dari tukar sembako dengan suara pemilih hingga suap terhadap penyelenggara. Termasuk gratifikasi yang terjadi,” kata Rahma salah satu putri terbaik Massenrempulu ini.

Begitu pula dengan pemilih harus berintegritas, menolak perilaku koruptif yang banyak terjadi di lingkungannya dalam masa kampanye apalagi menjelang pemungutan suara.

“Tidak sedikit janji-janji atau politik uang yang beredar lingkungan kadang juga dikemas dalam bingkisan sembako atau terselubung dalam bantuan sosial menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mencegahnya,” lugas Rahma.

Sebelumnya,Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang ini mengajak para wartawan dan LSM se-Kabupaten Enrekang untuk melawan praktik politing uang pada perhelatan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang.

Perlawanan ini di sampaikan Rahmawati Karim,saat pihaknya melakukan rapat kordinasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2019 di Gedung KPU Enrekang, Kamis (29/11) kemarin.

Menurutnya, politik uang yang diberikan kepada pemilih ditujukan untuk membeli suara, sehingga jika terpilih nantinya pasti jadi pemimpin yang korupsi.

“Kawan-kawan pers dan LSM punya peran sangat besar seperti KPU, bagaiman kita melawan politik uang karena kita tau siapapun yang lahir dari politik uang pasti jadi pemimpin korup,” Tegas Rahmawati Karim, yang saat ini menjabat Devisi Teknis KPU Enrekang. (ade/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment