Dilarang Beli BMM Pakai Jerigen, Petani Bawa Traktor ke SPBU

Rabu, 12 Desember 2018 - 15:54 WIB

FAJAR.CO.ID, TAKALAR — Aliansi Masyarakat Tani Mangarabombang bersama Celebes Law And Transparency menggelar aksi unjuk rasa di depan SPBU Bontomanai Takalar, Rabu (12/12/2018).

Unjuk rasa itu dilakukan sehubungan dengan adanya kebijakan SPBU Bontomanai yang melarang pembelian BBM jenis solar kepada petani yang menggunakan jerigen untuk bahan bakar alat pertanian para petani.

Koordinator Lapangan, Supardi Larra mengatakan, jika kebijakan tersebut sangat meresahkan dan menyusahkan para masyarakat tani. Ia menjelaskan, secara konstitusional berdasarkan Peraturan Presdien (Perpres) nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu menegaskan bahwa petani/kelompok tani/UPJA mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan dengan menggunkaan mesin pertanian harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari lurah/kepala desa/keplaa SKPD kabpaten/kota yang membindangi pertanian.

Dengan demikian, pihak masyarakat tani jika ingin memperoleh bahan bakar/minyak, maka berdasarkan penegasan dari perpres itu harus mendapat izin dari instansi yng telah ditetapkan oleh peraturan itu.“Kehadiran dari Perpres nomor 15 tahun 2012 untuk melindungi hak-hak rakyat di bidang pendistribusian bahan bakar minyak agar masyarakat bisa menikmati BBM tersebut secara layak dan berdasarkan mekanisme yang berlaku,” jelas Supardi.

“Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, kami menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan pihak SPBU Bontomanai yang menyelenggarakan pendistribusian BBM tidak melaksanakan dengan baik amanat yang ditetapkan melalui Perpres tersebut. Adapun kejanggalan yang terjadi dimana pihak SPBU Bontomanai tidak menyalurkan BBM subsidi dalam bentuk solar kepada petani yang jelas-jelas telah mendapatkan perizinan/rekomendasi dari instansi pemerintah yang dalam hal ini kepala desa, pada hal di Perpres nomor 15 tahun 2012 itu telah mengingatkan kepada pihak pertamina dalam hal ini SBPU agar kiranya menyalurkan BBM bersubsidi jenis solar kepada masyarakat yang telah mendapatkan restu secara resmi dari pemerintah terkait. Ini membuktikan bahwa pihak SPBU telah melakukan sikap displacment yaitu sikap perbuatan yang melenceng dari apa yang telah di amanatkan oleh konstitusi tersebut,” lanjut Supardi.

Menurutnya, sikap perbuatan ini telah menciderai rasa keadilan masyarakat untuk memperoleh BBM. “Dan lebih parahnya lagi berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan kami menemukan keanehan perilaku SPBU yang begitu hobi melanggar hukum yaitu aktivitas peungutan liar (Pungli) yang di aktori oleh pihak-pihak SPBU itu sendri,” ungkapnya.

Aktivitas pungli ini kata dia adalah semacam penyakit yang ada dalam masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dirugikan atas perilaku menyimpang yang dilakukan pihak SPBU Bontomanai.

“Penyimpangan itulah yang menjadi pemicu munculnya kemarahan masyarakat yang menyatukan kekuatannya untuk melakukan perlawanan kepada pihak SPBU Bontomanai yang terkenal doyan melakukan aktifitas-aktifitas buruk yang tidak sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat maupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ia pun mendesak pihak pertamnia melalui SPBU Bontomanai untuk tetap memberikan akses layanan pembelian BBM subsidi solar kepada masyarakat tani melalui jiregen.

Mendesak pertamina melalui SPBU seluruh Indonesia untuk tidak lagi melakukan praktik-praktik pungutan liar (Pungli) disetiap penjualan BBM Subsidi terkhusus masyarakat tani.

Mendesak kepada PT Pertamina dan seluruh SPBU Indonesia untuk tetap melayani masyarakat tani dan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para mafia-mafia BBM subsidi.

“Jika tuntukan kami tidak diindahkan, maka kami akan menutup SPBU Bontomanai sebagai simbol kekecewaan kami terhadap pihak SPBU,” pungkas Supardi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.