Soal Proyek Meikarta, Demiz Sebut Pernah Lapor ke Jokowi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Deddy memang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek Meikarta.

Ketika hendak meninggalkan lembaga antirasuah ini, dia sempat berkomentar terkait pemeriksaan yang telah dijalaninya hingga hampir memakan waktu 4 jam.

Deddy mengaku dicecar sekitar 31 pertanyaan seputar pemberian rekomendasi kepada Pemkab Bekasi. “Ya (diperiksa) soal Meikarta lah. Rapat-rapat BKPRD, rekomendasi (lahan kepada Pemkab Bekasi untuk Meikarta),” ucapnya ketika hendak meninggalkan gedung KPK, Rabu (12/12).

Dedy menyebut, urusan proyek Meikarta yang kini menjadi kasus suap di KPK menjadi ‘bola liar’ sejak awal. “Banyak bola liar dari beberapa pejabat yang berbicara tentang Meikarta pada saat itu,” imbuhnya

Bahkan sebelum adanya kasus ini, diakui Deddy, pihaknya sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pembangunan proyek Meikarta dalam hal pemberian rekomendasi penggunaan lahan.

“Saya juga lapor ke Pak Jokowi. ‘Pak, ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini’. Pak Jokowi bilang, ‘ya sudah sesuai aturan dan prosedur’. Ya sudah selesai, 84,6 hektare,” tegasnya.

Di lain sisi, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga menegaskan rekomendasi dari Pemprov Jabar untuk proyek itu hanya sekitar 84,6 hektare sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur tahun 1993.

Bahkan, hasil rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tersebut juga dilaporkan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) saat itu.

“Jadi hari rapat BKPRD, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada juga tentang pengaturan tata ruang. Hasil dari rapat BPKRD kita laporkan kepada gubernur, sebelum dikeluarkan rekomendasi. Jadi itu prosedurnya,” pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya ialah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara, tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta. (ipp/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...