Kemendagri Perintahkan Dukcapil Daerah Bakar E-KTP Rusak, Agar Tak Disalahgunakan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan setiap kepala daerah untuk menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota (Dukcapil) melakukan pemusnahan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang sudah tidak bisa digunakan atau invalid. Pemusnahan tersebut tidak lagi hanya dengan digunting, tetapi dibakar.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan e-KTP Rusak atau Invalid. Surat tersebut diterbitkan pada 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.

"Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Hadi dalam keterangannya, Jumat (14/12).

Dalam surat edaran tersebut, Kadis Dukcapil Kabupaten dan Kota diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap e-KTP yang rusak atau invalid hasil pencetakan masal pada 2011-2013 yang masih berada di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Selain itu, Kemendagri juga mengingatkan agar jajaran di daerah membuat berita acara perihal pemusnahan blangko e-KTP pada setiap proses pemusnahan.

Bahkan, Kemendagri meminta jajaran pemerintah di daerah melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara. "Hal ini untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan terhadap dokumen negara," jelasnya.

Sebelumnya, pada Mei 2018, Kemendagri telah menginstruksikan hal serupa kepada jajaran di daerah agar menggunting blangko e-KTP yang sudah tidak terpakai.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono


Comment

Loading...