KPK: Uang Hasil Korupsi yang Mengendap di Swiss Mudah Diselamatkan

Jumat, 14 Desember 2018 - 10:40 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons baik akan adanya rencana penandatanganan Mutual Legal Assitance (MLA) antara Pemerintah Indonesia dan Swiss seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menuturkan, penandatangan ini memang harus segera dilakukan, sebab rencana ini bukan tanpa alasan kuat.

“Itu sangat ‘urgent’ sebenarnya dan sebenarnya itu juga bukan ‘ujug-ujug’. Sekarang kan ada kebebasan informasi perbankan dan perpajakan yang secara internasional diatur,” ucapnya pada awak media, Jumat (14/12).

Lebih lanjut, Syarief menyebut, dengan adanya MLA itu, maka bisa mempermudah dan menyelamatkan uang hasil tindak kejahatan dari Indonesia yang disimpan di negara Swiss.

“Kalau seandainya uang yang dari Indonesia disimpan di Swiss dan itu kita bisa buktikan hasil kejahatan, itu akan lebih gampang untuk kita ‘recover’,” tegasnya.

Syarief pun menyatakan rencana penandatanganan MLA tersebut merupakan sesuatu yang harus diapresiasi. Diharapkan, penandatangan MLA ini juga bisa merembet ke negara lain.

“Dulu itu banyak yang disimpan di sana atau ‘tax haven’ tetapi Swiss bukan salah satu tempat pelarian uang hasil kejahatan. Bahkan di tempat lain Virgin Island masih banyak lagi. Bahkan sampai sekarang kita masih belum punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, itu juga perlu kita push ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, salam cuitannya pada akun @jokowi pada Selasa (11/12), Presiden menulis soal MLA antara Pemerintah Indonesia dan Swiss menemukan titik terang. Berikut cuitan Presiden Jokowi.

“Melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang, dan sekarang di tahap akhir penandatanganan Mutual Legal Assistance antara Pemerintah Indonesia dan Swiss. MLA ini legal platform untuk mengejar hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri”.

(ipp/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.