Dua Pejabat Waskita Karya Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

Senin, 17 Desember 2018 - 18:55 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pihak dari PT Waskita Karya (persero) tbk sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan adanya kasus dugaan korupsi 14 proyek konstruksi fiktif yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang digarap PT Waskita.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, penetapan dua pejabat perusahaan pelat merah tersebut sebagai tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi.

“KPK menetapkan tersangka kepada Fathor Rachman sebagai Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Yuly Ariandi Siregar Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi,” ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (17/12).

Agus menjelaskan, atas tindakan koruptif dua tersangka itu, diduga negara sangat dirugikan dalam sejumlah proyek infrastuktur tersebut.

“Negara sekurang-kurangnya dirugikan mencapai Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada kepada perusahaan – perusahaan sub kontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut, infrastruktur fiktif sejumlah proyek yang dimaksud yaitu proyek konstruksi di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur hingga Papua.

“Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara, Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, Proyek PLTA Genyem, Papua, Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat, Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta, Proyek Fly Over Merak- Balaraja, Banten, Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, Proyek Jakarta Outer Ring Road (ORR) seksi W 1, Jakarta, Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali dan Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur,” jelas Agus.

Atas perbuatannya, FR dan YAS disangkakan melanggar Pasal 2 aya (1) atau Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto, Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.