ITDC dan Pemilik Tanah di Kawasan Mandalika Sepakat Selesaikan Masalah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kasus sengketa tanah enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera diselesaikan melalui pembayaran ganti rugi, setelah difasilitasi oleh Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam.

Sengketa tanah antara pihak ITDC dan pemilik tanah ini telah bersepakat untuk segera menyelesaikan masalah ini. "Setelah melakukan pertemuan, pihak ITDC dan wakil dari pemilik tanah sepakat untuk menyelesaikan kasus tanah enclave di KEK Mandalika. Penyelesaian ini untuk kepentingan masyarakat dan kelanjutan pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widiyanto Poesoeko di Jakarta, Selasa (18/12).

Penyelesaian kasus tanah yang ada di Mandalika ini merujuk pada surat Gubernur Nomor 100/151/PEM/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB 120/320/PEM/2018 tanggal 29 Oktober 2018, perihal penyelesaian tanah masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebanyak 49 orang yang dilakukan dengan melibatkan pihak terkait, yakni Kanwil BPN NTB, Kejati NTB, Pemprof NTB, Polda NTB, Pemkab Lombok Tengah, Kantah Pemkab Lombok Tengah.

Widi mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli yang merugikan masyarakat.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : RBA


Comment

Loading...