Survei Pelayanan Publik di Makassar, Ombudsman Sulsel: Belum Berikan Pelayanan Terbaik

Rabu, 26 Desember 2018 20:09

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –– Ombudsman RI Perwakilan Sulsel merilis catatan akhir tahun terkait pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Hasil survei penilaian Ombudsman menyebutkan, sepanjang tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dianggap belum memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”Pemkot Makassar masih tergolong dalam zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang. Artinya, kepatuhan belum maksimal sesuai dengan penerapan aturan dalam UU,” terang Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Aswiwin Sirua di kantornya Jalan Sultan Alauddin, Makassar Rabu (26/12).Aswiwin menjelaskan, belum terlaksananya peraturan pelayanan publik itu diketahui setelah pihaknya menggelar survei kepatuhan terhadap sejumlah instansi di lingkup Pemkot Makassar. Meski tak merinci hasilnya, rata-rata kepatuhan dianggap masih belum maksimal. Kondisi itu tak jauh berbeda pada dua kali survei sebelumnya.Tingkat kepatuhan sebenarnya bisa dengan mudah ditingkatkan. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen pimpinan untuk menjalankan semua standar pelayanan. Terlebih, indikator penilaian sudah jelas tertuang dalam Undang-undang.”Kalau pimpinan berkomitmen panggil semua stakeholder, lengkapi standar pelayanan, selesai. Jadi sesuai dengan standar Undang-undang, tidak akan ada lagi persoalan,” bebernya.Selain Makassar, survei penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik juga dilakukan di lima kabupaten/kota se-Sulsel. Hasilnya, hanya Kabupaten Sinjai yang dianggap masuk zona hijau atau tingkat kepatuhan maksimal.Sedangkan penilaian terendah diraih Kabupaten Takalar. Kabupaten itu masuk zona merah atau kepatuhan rendah. Sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, ada sebelas indikator kewajiban yang mesti dipenuhi. Kewajiban tersebut antara lain, tersedianya standar pelayanan, publikasi maklumat pelayanan, dan menempatkan pelaksana yang kompeten.

Komentar