Gerindara Sebut Pembangunan Infrastruktur Jokowi Tak Peduli Aturan

Kamis, 27 Desember 2018 - 20:48 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gerindra harapkan pemerintah dapat menentukan urgensi arah pembangunan infrastruktur yang bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah dalam melakukan pembangunan terkesan memaksakan diri. Hal itu dapat terlihat dari keadaan ekonomi Indonesia yang sedang jeblok dan berada dibawah rata-rata Asia namun pemerintah tetap berpikir untuk menggejot pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengungkapkan bahwa infrastruktur itu penting karena itu menyangkut kebutuhan, namun harus melihat mana yang paling prioritas dan waktunya.

“Harus ada pemetaan mana yang jangka panjang dan mana yang jangka pendek, itu harus dipikirkan. Jangka pendeknya, pembangunan infrastruktur itu harus benar-benar melihat mana yang menunjang pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya pada acara diskusi topik of the week yang bertema “Infrastruktur Era Jokowi, efektif, Salah Sasaran atau Koruptif” di Seknas Prabowo-Sandi, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).

Menurutnya, jika keadaan ekonomi negera sedang tidak baik, sebaiknya pemerintah tidak memikirkan pembangunan infrastruktur. Ia mencontohkan negara yang menggenjot infrastrukturnya seperti
Malaysia, China, dan negara-negara lainnya saat pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.

“Sekarang perekonomian Indonesia apa kriteria jika keadaan ekonomi kita bagus, harus ada kriterianya. Perekonomian kita sekarang berada di bawah rata-rata Asia,” ungkapnya.

Politisi Gerindra Dapil Jawab Barat ini juga mengungkapkan bahwa, Indonesia menempati nomor dua dari terendah untuk soal keadaan ekonomi.

“Masalah infrastruktur itu kelihatannya agak ugal-ugalan. Kenapa ugal-ugalan, dalam keputusan pembangunan ada kesan dimana semua aturan dan ketentuan tidak lagi menjadi patokan, semua dilanggar,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa, dirinya pernah berdiskusi dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dalam diskusi itu dirinya masih berada di Komisi XI dan sedang melakukan kunjungan salah satu proyek di Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam ketentuan yakni, peraturan menteri bahwa proyek infrastruktur itu harus syaratnya return-nya di atas 10% baru bisa dibiayai SMI.

“Namun, pada proyek di Sumsel tersebut returnnya itu hanya 2% sampai 3%. Tapi, SMI tetap melakukan pembiayaan dengan alasan proyek tersebut adalah penugasan dari pemerintah. Saya katakan kalau dengan penugasan, gak usah ada peraturan. Karena peraturan jauh lebih tinggi daripada penugasan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selain Kardaya Warnika, diskusi itu juga dihadiri sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara. (yog)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.