Korupsi Berjamaah, Mantan Kades dan Dua Rekannya Dicokok Polisi

Kamis, 27 Desember 2018 - 12:10 WIB

FAJAR.CO.ID, GOWA — Praktik dugaan korupsi berjamaah oknum aparat desa di Kabupaten Gowa kini berakhir di balik jeruji besi. FH (60), mantan kepala Desa Tingggimae, Kecamatan Barombong yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016-2017 akhirnya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa.

FH tak sendirian. Dua orang koleganya turut dijadikan tersangka. Masing-masing RS (31) yang menjabat sebagai kepala urusan (kaur), dan AP (52) selaku sekretaris BPD Tinggimae.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga merilis kasus ini, Rabu (26/12). Ketiga tersangka dihadirkan di depan wartawan.

Dijelaskan Shinto, pada tahun 2016-2017 lalu FH menerima ADD dengan total sebesar Rp3.012.189.478. Rinciannya, ADD tahun 2016 sebesar Rp 1.404.913.310. Tahun 2017 sebesar Rp1.607.276.168

“Usai menerima ADD, FH meminta RS untuk mencairkan anggaran tersebut. Kemudian ADD itu digunakan untuk mengerjakan proyek jalan tani di Dusun Bontokappong,” jelas Shinto.

Setelah ditelusuri di lapangan, lanjut Kapolres, ternyata pembangunan jalan tani tidak dikerjakan. Namun, RS membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah pekerjaan tersebut terealisasi.

“Setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Gowa, ditemukan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp773.657.978,” terangnya.

Pengungkapan kasus ini, menurut Shinto, berkat penyelidikan yang dilakukan aparat Polres Gowa bekerja sama dengan Inspektorat Pemkab Gowa selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

“Sekitar bulan 10 kita sudah insert dan menemukan fakta-fakta. Kemudian dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut, kita tetapkan tiga orang tersangka,” tandas AKBP Shinto.

Dari hasil penyelidikan, Polres Gowa mengumpulkan 71 item barang bukti. Yakni dua rekening koran Desa Tinggimae dan APBD. Laporan realisasi APBD tahun 2016-2017. 11 buah stempel. Sembilan buku tabungan. Empat lembar kuitansi dan dua lembar slip setoran. Satu unit laptop merk Lenovo. Satu unit komputer merk Lenovo. Satu unit printer. Delapan blok nota kosong, dan empat buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Di hadapan polisi, FH mengaku telah menerima ADD tahun 2016-2017 kurang lebih Rp3 milliar yang berasal dari APBN dan APBD Pemkab Gowa.

“Saya bersalah dalam mengelola ADD ini. Saya membuat perencanaan yang tidak sesuai dengan RAPB terkait pembangunan jalan tani,” akunya.

FH menerangkan, pembangunan jalan tani tersebut seharusnya dikerjakan sepanjang 200 meter. Tapi proyek itu tidak dikerjakan dengan alasan kekurangan stok bahan dan karena cuaca.

“Saya pakai ADD itu untuk kepentingan pribadi,” akunya. (sar/bkm/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *