Ombudsma Masukkan Makassar Zona Kuning Pelayanan Publik, Ini Tanggapan Danny

Kamis, 27 Desember 2018 15:39

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dinilai belum memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai standar pelayanan publik. Itu berdasarkan survei Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Di tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menggelar survei penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik di lima kabupaten dan kota. Hasilnya, Pemkot Makassar masih tergolong dalam zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang.
Pemkab Sinjai dianggap masuk zona hijau atau tingkat kepatuhan maksimal. Sedangkan penilaian terendah diraih Pemkab Takalar, yang masuk zona merah atau kepatuhan rendah.
Walikota Makassar Danny Pomanto pun menanggapi hasil survei tersebut. Menurutnya, Ombudsman memberikan penilaian berdasarkan banyak keluhan masyarakat.
“Begini, di Ombudsman itu cara penilaiannya kita lihat, mereka menghitung banyaknya keluhan bukan dari kualitas keluhan. Jadi kalau ada mesin keluhan bisa rendah itu Makassar. Itu yang selalu saya kritisi di Ombudsman,” kata Danny Pomanto di Gedung Graha Pena, Kamis (27/12/2018).
Meski begitu, lanjut Danny Pomanto, Ombudsman juga merupakan organ penting pemerintah yang mengontrol birokrasi yang menyalahgunakan wewenang atau berjalan tidak sesuai dengan prosedur.
“Saya saja ini sudah sampaikan kepada teman-teman NGO di Januari nanti akan melelang Ombudsman kota. Supaya kalau ada pejabat pemerintah kota yang tidak berkinerja teman-teman mengadu ke Ombudsman dan memberikan rekomendasi untuk mengganti,” lanjut Danny Pomanto.

Komentar