Ratusan Guru Wajib Kembalikan Rp401 Juta Selisih Sertifikasi

Kamis, 27 Desember 2018 - 12:21 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan guru SMA di Sulawesi Selatan dibuat pusing dengan adanya permintaan pengembalian selisih pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel. Alasannya, karena ada kesalahan dalam perhitungan nilai TPG yang mesti dibayarkan.

Persoalan ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga Disdik Sulsel diminta untuk menyelesaikannya.

Anggaran yang harus dikembalikan itu ada dua kriteria, yakni pembayaran tunjangan profesi guru kepada guru yang tidak memenuhi kriteria dan yang melebihi ketentuan. Yang tidak memenuhi kriteria, misalnya ada guru yang cuti umrah atau haji, namun TPGnya tetap terbayarkan.

Selisih pembayaran yang harus dikembalikan bervariasi setiap guru. Ada yang diminta mengembalikan Rp500 ribu, Rp10 juta, bahkan ada yang mencapai Rp22 juta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa guru yang mengajar di SMAN 13 dan SMAN 7 Makassar harus mengembalikan selisih pembayaran hingga Rp22 juta. Pada kasus itu, TPG yang mesti dibayarkan sebesar Rp46 juta lebih. Namun yang ditransfer ke rekening guru bersangkutan sebesar Rp69 juta lebih.

Ada juga guru yang seharusnya mendapat TPG dengan besaran Rp18 juta. Namun yang ditransfer sebesar Rp22 juta.

Pengembalian uang itu sangat disayangkan oleh sejumlah guru yang merasa terbebani. Salah seorang guru yang enggan disebut namanya mengatakan, mereka tidak tahu soal kesalahan pembayaran tersebut. Pihaknya hanya menerima besaran uang yang ditransfer ke rekeningnya.

“Kalau tiba-tiba ada perintah untuk mengembalikan sebagian uang karena alasan ada selisih kelebihan, itu bukan kesalahan kami. Apalagi, uangnya sudah dibelanjakan. Kalau sedikit tidak masalah. Kalau sampai belasan hingga puluhan juta, bagaimana?” keluhnya.

Jumlah guru yang harus mengembalikan selisih pembayaran TPG sebanyak 108 orang. Dengan total anggaran yang mesti dikembalikan sekitar Rp401 juta lebih. Dari anggaran itu, sebanyak 71 guru diminta mengembalikan anggaran karena tidak memenuhi kriteria. Total dana yang mesti dikembalikan sekitar Rp291 juta lebih.

Sementara yang harus mengembalikan selisih pembayaran sebanyak 37 guru, dengan total anggaran yang mesti dikembalikan sekitar Rp110 juta lebih.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Setiawan Aswad, menjelaskan instruksi untuk pengembalian selisih pembayaran sudah ditindaklanjuti.

“Kalau yang di Makassar kemarin itu sudah dikembalikan. Sudah ditindaklanjuti perintah pengembaliannya itu kepada guru-guru yang kelebihan kemarin,” ungkap Setiawan, Rabu (26/12).

Dia mengemukakan, terjadinya kelebihan pembayaran tersebut disebabkan saat proses peralihan pengeluaran sertifikasi.

“Nah, itu kita belum punya pengalaman bagaimana menangani selama ini. Jadi kita meminta bantuan teman-teman yang sudah lama mengetahui tentang sertifikasi. Itu kita minta bantuan pengawas membantu melakukan verifikasi. Setelah itu dikeluarkan rekomendasi dari pengawas bahwa yang bersangkutan itu berhak dibayar atau tidak,” jelasnya.

Dia melanjutkan, khusus pada tahun 2017 lalu, pembayaran sertifikasi menggunakan aplikasi Simbar. Dari situlah baru diketahui mana yang layak bayar dan mana yang tidak. Ada juga pada proses pembayaran, terjadi human error.

“Makanya kita kembalikan 2018 ini supaya tidak ada lagi yang seperti itu. Kita sudah pakai Simbar. Kemudian juga banknya sudah kita satu persepsi semua. Bank yang kita pakai BPD dengan mengirim langsung ke rekening yang bersangkutan. Yang jelas sudah ditindaklanjuti itu temuan BPK. Dan sudah dikembalikan. Cuma namanya juga guru kita selalu diingatkan, mungkin dia lupa,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan, tim verifikasi tak terlalu fokus dan kurang cermat. Utamanya dalam memperhatikan data guru yang jumlahnya besar, sehingga ada masalah pembayaran yang tak sesuai jumlahnya.

Makanya, ada proses validasi data ulang. Itu untuk memastikam mereka yang berhak dan tak berhak menerima sertifikasi. Termasuk pembayaran yang berlebih, semuanya wajib dikembalikan ke kas daerah. (rhm/bkm/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.