Tentang Freeport, Kata Fahri Hamzah Presiden Beli ‘Citra’ dari Hutang

Kamis, 27 Desember 2018 - 15:13 WIB

FAJAR.CO.ID. JAKARTA- Presiden Jokowi dinilai tidak pernah membuat janji politik tentang pembelian saham Freeport, yang ada janji politik adalah pembelian saham Indosat.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan persoalan freeport itu, 2021 sebenarnya akan berakhir, dan diawal-awal pemeritahan Jokowi, beliau berjanji atau mengatakan tidak akan menyentuh saham Freeport itu karena negosiasi baru bisa dimulai 2019.

“Sebenarnya secara periodik itu memiliki makna positif karera hanya presiden baru yang akan dilantik 2019 lah yang bisa melakukan perpanjangan atau negosiasi perpanjangan. Sementara presiden-presiden sebelumnya bertugas untukĀ  mengelaborasi data-data teknisnya,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (27/12).

Tetapi kemudian ada lompatan, dan lompatan ini sangat mencurigakan, karena tidak saja pola ini sebenarnya sudah sering terjadi dan berakhir dengan kerugian di pihak Indonesia.

Fahri menilai apa yang terjadi dengan Newmont akan terjadi juga dalam Freeport dan Inalum. Dia mengatakan polanya hampir sama di mana bangsa ini seolah-olah membeli padahal hanya diberi hutang.

“Kita seolah-olah membeli, padahal sebenarnya kita itu diberi utang dan pemberian utang itu nanti berakibat adanya kepemilikan semu (seolah-olah kita memiliki, tetapi sebenarnya tidak). Itulah yang terjadi dengan Inalum,” kata Fahri.

Inalum ini BUMN baru, seingat Fahri, waktu menjadi anggota Komisi IV DPR dulu, Inalum itu belum masuk perubahaan karena baru dibeli oleh SBY di akhir periode pemerintahannya.

“Dan Inalum ini bukan perusahaan yang punya kekuatan untuk membeli, apabila tidak ada semacam perjanjian politik tertentu di belakang semua ini, antara pemerintah dengan, baik pemberi hutang maupun perusahaan yang diakuisisi,” kata Fahri.

Jadi sekarang, ditegaskan Fahri bisa diketahui bahwa yang disebut 51% itu adalah kepemilikan yang sepenuhnya dibeli dengan hutang.

“Kemungkinan hutangnya diberikan kepada pihak yang membeli, sehingga sebenarnya tidak ada pengambilalihan saham secara mutlak. Tetapi citranya begitu, istilahnya ini pakai nama. Nah ini yang saya kira harus dibongkar, karena tidak saja ini punya kemungkinan kebohongan politik dan kebohongan publik, tetapi ada kerugian negara yang besar sekali. harusnya kita menunggu 2021, petanya tidak akan begini,” tegas Fahri

“Usulan Hak Angket. Saya duga pasti terjadi kalau tidak pada periode ini, tetapi pasti pada periode mendatang. karena itu adalah mekanisme DPR untuk menemukan kebenaran dari kecurigaan yang begitu banyak. karenanya pansus atau divestasi ini penuh dengan kejanggalan, maka memunculkan kecurigaan pasti dia mendatangkan penggunaan hak anget dan saya setuju supaya kita memiliki ketenangan dalam penggunaan keuangan negara dan kewenangan di dalam negara,” tutupnya. (Ron)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.