Pemilu Serentak Hanya Dekorasi dan Untungkan Elit Politik

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemilu serentak dinilai tidak memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat Indonesia. Justru, pesta demokrasi yang dilakukan sekali dalam lima tahun ini hanya menguntungkan oknum atau para elit politik.

Pengamat Politik Unismuh, Arqam Azikin mengatakan bahwa demokrasi secara langsung atau pemilu serentak sudah terjadi selama 20 tahun, atau empat periode. Namun kenyataannya,  eksperimen politik ini semakin merusak tatanan politik, sosial, budaya, sistem, terutama dikalangan generasi mudah. Dan hal itu sangat berbahaya.

Padahal dalam agenda reformasi itu, mengandakan sistem politik untuk kebaikan dan kualitas politiknya. Ternyata para elit politik ini atau sebagian oknum tidak merubah itu secara kualitatif, bahkan sistem ini seolah-olah menjadi sistem kapitalisme politik, dan kemudian istilah mahar itu tetap ada.

“Mau tidak semua ketua partai politik tidak menerima mahar?, tidak ada seperti itu. Kalau ketua partai tidak mau sepakat mahar tersebut dan tidak mau mendengungkan atau tidak mau terima, ya terakhirlah 2024 itu pilkada langsung. Pokoknya kalau itu terjadi, 2024 hentikan sistem itu, biarkan parlemen yang memilih,”ujarnya saat acara Diskusi Akhir Tahun Pemilu Serentak Untungkan Saya di Warkop Dottoro Makassar, Sabtu (29/12/18).

Arqam pun menilai sistem demokrasi di Indonesia bukan sebuah demokrasi yang diimpikan, melainkan sudah menjadi dekorasi politik.

“Karena dekorasi politik itu yang diuntungkan oknum politisi yaitu elit politik yang mengemas sistem ini untuk keenakan dia. Yang korban siapa?, rakyat, publik. Rakyat ini hanya dibutuhkan suaranya di TPS. Tapi ketika rakyat mengabdikan dirinya untuk belajar berpolitik, tapi ternyata mereka (oknum politisi) bermain dengan sistem ini,”lanjutnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir mengatakan sampai pada hari ini pemilu serentak belum ada yang menafsirkan efek positifnya. Malah lebih banyak efek mudaratnya.

“Kurang menguntungkan masyarakat kalau digali secara mendalam. Karena memang regulasi tidak jelas, katanya penghematan anggaran tapi banyak merusak nilai-nilai sosial, padahal negara ini anda seharusnya lebih banyak memperhatikan persoalan sosial,”imbuhnya.

Menurutnya, tidak masalah dengan biaya besar dalam pemilu serentak tersebut. Tetapi harus melahirkan efek sosial.”Untuk apa anggaran besar kalau mengganggu efek psikologi masyarakat,”lanjutnya.

Efek sosial yang terjadi di masyarakat sekarang, kata Suwadi, dapat dilihat di media sosial. Orang membentuk kelompok-kelompok sendiri, paradigma sendiri, semua itu karena regulasi yang belum ideal kepada masyarakat.

“Jadi pemerintah dalam hal ini DPR harus mengkaji ulang setiap kebijakannya. Ini baru pileg dan pilpres bagaiamana nanti di 2024 ketika bersamaan nanti dengan pilkada, maka akan semakin rancuh. Makanya sebagai pemerhati sosial dan politik kami ikut mengritisi kebijakan yang belum memberikan keuntungan kepada masyarakat,”pungkas Suwadi. (sul/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...