Penerimaan Negara 2018 Capai 100 Persen, Ekonom: Jangan Bangga Dulu!

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sepanjang dua hari terakhir keberhasilan pemerintah membukukan penerimaan 100 persen jadi santapan pemberitaan nasional. Ekonom INDEF Bhima Yudhistira meminta Kementerian Keuangan agar tidak lengah atas capaian tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena faktor sementara.

“Pemerintah jangan bangga dulu penerimaan negara 100 persen itu karena durian runtuh harga minyak dan batubara sepanjang 2018 cukup tinggi. Tapi di luar harga komoditas sebenarnya kinerja penerimaan pajak sebenarnya biasa saja,” ujarnya kepada JawaPos.com (Grup Fajar), Rabu (2/1).

Rasio pajak, kata Bhima, mengalami penurunan hingga mencapai persentase di bawah 11 persen. Kondisi itu seolah menandakan basis pajak Indonesia tidak mengalami perkembangan paska kebijakan Tax Amnesty.

“Ini menandakan basis pajak usia diberlakukanya tax amnesty tidak bertambah signifikan. Pemerintah masih berburu di kebun binatang. Wajib pajaknya itu-itu saja,” ungkapnya.

Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pajak di dalam negeri masih bisa diperbaiki pada tahun ini. Hanya saja, tantangannya tidak akan mudah.

Di sisi lain, tantangan itu juga turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam mempertahankan capaian penerimaan negara 100 persen.

“Di 2019 tantangan makin kompleks. Harga minyak sekarang trennya turun karena oversupply pasokan di AS. Ada perang dagang penerimaan negara dari batubara bisa tergerus. Maka tidak ada jalan lain kecuali genjot penerimaan pajak dan otomatis naikan tax ratio,” tuturnya.

“Kuncinya ada di industri manufaktur yg berkontribusi 30 persen dari total pajak. Industri jangan loyo, beri banyak dukungan agar growth nya tinggi dan kontribusi ke pajak naik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan meninggalkan tahun 2018 dengan catatat positif. Instansi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu berhasil mencatatkan penerimaan negara sebesar 100 persen.

Dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.220 triliun.

Capaian itu membuat defisit keseimbangan primer (primary balance), atau selisih antara anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang, pada 2018 akan berada di bawah 2 persen.

“Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100 persen, Belanja Negara mencapai 97 persen dan Defisit / Primary Balance di bawah 2 persen, sejak tahun 2012,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/1).
(hap/hana)

(hap/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...