Ramai Soal Laporan Dana Kampanye Parpol, Berikut Aturan Mainnya


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peserta Pemilu 2019 wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (2/1). Begitu pula bagi mereka yang berada di Jawa Tengah.Mereka yang menyerahkan antara lain adalah ke-16 parpol, tim kampanye Paslon Pilpres di daerah. Kemudian para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng.Komisioner KPU Jateng Divisi Perencanaan dan Logistik, Ikhwanudin mengatakan, LPSDK ini adalah suatu pembukuan. Di mana di dalamnya tercantum penerimaan parpol dan paslon Pilpres yang alurnya bakal dialokasikan sebagai dana kampanye.”Adapun dana ini bersumber bisa dari perorangan, kelompok atau badan usaha non pemerintah yang besarannya juga sudah diatur melalui PKPU No. 24 tahun 2018,” katanya saat dijumpai di kantornya, Kota Semarang, Rabu (2/1).Aturan itu menjelaskan secara rinci bahwa ada batasan maksimal pada sumbangan. Meliputi, sumbangan perseorangan kepada parpol maksimal Rp 2,5 miliar, kelompok atau badan usaha non pemerintah kepada parpol paling banyak Rp 25 miliar.Angka serupa juga diterapkan bagi pihak perseorangan maupun kelompok yang ingin menyumbang kepada paslon Pilpres. Yang berbeda ketika seseorang hendak memberikan donasi untuk calon DPD, yakni dibatasi Rp 750 juta saja. Sementara kelompok mentok Rp 1,5 miliar.”Yang melaporkan LKSPD itu parpolnya. Bukan calegnya. Sementara DPD yang perseorangan itu diwakilkan LO-nya bisa,” sambung Ikhwanudin.

Komentar

Loading...