KPK-Kemendikbud Sepakat Materi Antikorupsi Tak Masuk Kurikulum Khusus

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak menjadikan antikorupsi sebagai mata pelajaran khusus. Sebab, kurikulum antikorupsi lebih baik dimasukkan dalam kegiatan kurikulum lain.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, mata pelajaran atau kurikulum merupakan salah satu faktor dalam pendidikan anti korupsi secara formal.

“Sudah kita bicarakan bahwa kurikulum itu hanya satu faktor,” ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/1).

Agus menyebut ada banyak faktor yang perlu dilakukan untuk menekankan antikorupsi di dunia pendidikan. Salah satunya, katanya, adalah integritas tanpa ada unsur kepentingan atas dasar kedekatan tertentu di antara guru dan murid.

“Banyak yang bisa diperhatikan, seperti tata kelola sekolah, kejujuran di sekolah, integritas di sekolah itu menjadi pembicaraan kita,” tukasnya.

Senada dengan Agus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan tidak akan ada mata pelajaran khusus untuk materi anti korupsi. “Sudah kita sampaikan berkali kali tidak ada mata pelajaran (antikorupsi),” ucapnya.

Meski begitu, dikatakan Muhadjir, materi antikorupsi tetap akan dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran lain. “Yaitu bisa masuk disisipkan di mata pelajaran tertentu misalnya PPKN, kemudian juga masuk ke program penguatan pendidikan karakter,” jelasnya.

Untuk lebih mempermudah pemahaman isu korupsi, lanjutnya, saat ini pihaknya KPK merancang permainan simulasi perbuatan korupsi.

“Bagaimana praktik korupsi itu seperti apa, dan bagaimana pencegahan, bagaimana penindakan gitu,” pungkasnya.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar