KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ke Lapas Sukamiskin – FAJAR –
Hukum

KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1). (Dery Ridwansyah/JPC)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin Bandung. Nur Alam dieksekusi setelah putusannya berstatus hukum tetap.

“Hari ini dilakukan eksekusi terhadap Nur Alam, eks Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kasus tindak pidana korupsi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (14/1).

Febri menyebut Nur Alam yang telah berstatus sebagai terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin Bandung Jawa Barat pada hari ini.

Dia juga menjelaskan eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 tanggal 5 Desember 2018.

Kasus yang menjerat Nur Alam, sebut Febri yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2014.

Sekadar informasi, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam divonis selama 15 tahun kurungan penjara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung (MA), hukuman Nur Alam dipangkas menjadi 12 tahun.

Nur Alam divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Saat itu, Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor menilai Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra dan memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan.

Namun, dalam vonis itu, majelis hakim mengesampingkan tuntutan soal kerugian ekologis terhadap terdakwa sebesar Rp 2,7 triliun sehingga hanya menetapkan Rp 1,5 triliun sebagai angka kerugian negara. (JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!