Suap Proyek Meikarta, KPK Telisik Anggota DPRD Bekasi yang Plesiran ke Thailand


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkait dengan kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah pembahasan terkait aturan tata ruang di Pemkab Bekasi, serta penelusuran sejumlah anggota dewan setempat yang diduga plesiran ke Thailand menggunakan dana suap Meikarta.”KPK masih fokus mendalami proses pembentukan Pansus RDTR, pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/1)Febri menuturkan, penyidik memeriksa lima orang saksi terkait perkara yang menjerat nama Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.Lima saksi tersebut adalah Saefullah selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko, dan Fika Kharisma Sari selaku staf Setwan, serta Mirza Swandaru Riyatno selaku staf Pansus. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hasanah yang merupakan satu sari sembilan orang tersangka.Dalam dakwaan Billy Sindoro, jaksa menduga Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Bekasi telah melakukan penyesuaian RDTR. Hal itu dilakukan terkait dengan rencana pembangunan kawasan area Meikarta oleh PT Lippo Cikarang, Tbk.Pembangunan proyek itu diduga sebagai bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Dalam memuluskan kepentingan PT Lippo Cikarang,Tbk, RDTR itu dibuat berdasarkan penyesuaian Wilayah Pengembangan (WP) pembangunan proyek Meikarta.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...