Jokowi dan Wiranto Beda Pendapat Soal Baasyir, PKS: Manajemen yang Buruk

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Baasyir menuai polemik. Pasalnya, keputusan membebaskan Baasyir ini mendapat penolakan dari bawahannya, Menko Polhukam Wiranto.

Wiranto menyarankan agar Jokowi kembali mengkaji ulang keputusan tersebut, karena kebebasan Baasyir mendapat penolakan dari berbagai publik, dan juga Baasyir tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Perbendaan pandangan antara Presiden dan Menterinya ini membuktikan manajemen Pemerintahan yang sangat buruk. “Buat saya ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki manajemen yang buruk,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, Selasa (22/1).

Mardani Ali Sera mengaku heran dengan sikap Presiden yang seakan dikoreksi kebijakannya oleh menterinya soal pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ini. “Masak ada menteri yang berani mengoreksi presiden,” ucap Mardani.

Manajemen pemerintahan yang buruk ini, lanjut Mardani, kerap ditunjukkan oleh pemerintah yang selalu beda pandangan. Seharusnya, presiden dan kementerian melakukan koordinasi.

“Padahal keputusan presiden mestinya sudah selesai di tingkat kementerian. Ini buruk sekali,” tandasnya.

Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa solusi atas permasalahan yang terjadi yakni mesti ada pergantian pucuk pimpinan negeri ini. “Evaluasinya (soal Abu Bakar Ba’asyir) ya ganti presiden,” demikian Mardani. (RGR/Fajar/rmol)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...