Kemendagri Angkat Bicara soal Hilangnya Wakil Bupati Trenggalek

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:13 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin dikabarkan menghilang sejak Rabu (9/1) lalu. Hilangnya pria yang akrab disapa Mas Ipin itu pun tidak diketahui oleh Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Jawa Timur. Dia hanya mengingatkan bahwa ada konsekusensi sanksi yang harus diterima Mas Ipin.

“Persoalan tersebut memiliki konsekuensi dikenai sanksi secara bertahap, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (22/1).

Bahtiar menjelaskan, izin kepala daerah sejatinya telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 76 ayat 1 huruf j, disebutkan bahwa kepala daerah setingkat bupati harus meminta izin kepada menteri dalam negeri, gubernur dan wakil gubernur jika meninggalkan tugas selama tujuh hari berturut-turut.

“Dalam waktu satu bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk setingkat gubernur atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota,” ucapnya.

Apabila teguran tertulis telah disampaikan sebanyak dua kali berturut-turut dan tetap tidak indahkan, maka Wakil Bupati Trenggalek diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus. Yakni pendalaman bidang pemerintahan.

Kemendagri mendukung penuh Gubernur Jawa Timur Sukarwo jika memberikan sanksi kepada Mas Ipin.

“Prinsipnya Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur kepada Wakil Bupati Trenggalek,” pungkasnya.

(JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *