Kasus Pengrusakan Ruko, Pakar Hukum: Vicarious Liability Bisa Berlaku Untuk Buruh

Jumat, 25 Januari 2019 - 13:25 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasus Pengrusakan Ruko di Jl Buruh Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar, turut dikomentari dua pakar hukum ternama, Prof Dr Laode Husain dan Prof Dr Marwan Mas. Hal itu terkait dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel kepada penyidik Polda Sulsel, yakni Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pengganti.

Baru-baru ini, kasus yang menjerat Jemis Kontaria dan Edy Wardus tersebut, harus dikembalikan lagi ke penyidik Polda dengan alasan petunjuk P18 atau hasil penyelidikan belum lengkap dengan alasan yang sama yakni masih harus mendalami Vicarious Liability.

Menurut Prof Dr Marwan Mas, agar penanganan kasus berjalan lancar, harus dibangun koordinasi yang baik antara kejaksaan dan penyidik Polda Sulsel. Jika dalam petunjuk P18 ada nota Vicarious Liability, maka penyidik wajib memenuhi dengan menyidik lima buruh yang ikut serta dalam pembangunan gedung milik terlapor.

Meski hanya berstatus sebagai pekerja atau penerima upah, lanjutnya, bukan berarti buruh tersebut tidak melanggar hukum yang menyebabkan kerugian terhadap pelapor.

“Ada dua faktor seseorang dinyatakan melanggar hukum yakni faktor kesengajaan dan faktor kelalaian atau ketidaksengajaan. Nah, buruh tersebut masuk dalam faktor kelalaian, meskipun tidak disengaja, namun pekerjaan mereka telah merugikan orang lain. Jadi yang pemilik gedung yang dikerjakan oleh para buruh itu disebut pelaku intelektual, sedangkan pekerja disebut pelaku langsung atau pelaku lapangan,” jelas Marwan.

Dalam praperadilan awal, majelis hakim memutuskan buruh tidak dapat dijadikan tersangka karena statusnya hanya pekerja yang mencari nafkah.

Menanggapi hal itu, Marwan menjelaskan, pihak penyidik kepolisian tidak harus memandang putusan praperadilan sebagai hal yang wajib dilakukan. Jika ternyata status para buruh memang bersalah, pihak penyidik harus mencari bukti yang lebih banyak lagi untuk membuktikan status para buruh.

“Putusan praperadilan itu bisa dijadikan sebagai masukan, jika buruh bersalah karena faktor kelalaian dan menyebabkan kerugian bagi pelapor, ya mereka juga harus bertanggung jawab seperti dua tersangka lainnya,” tegasnya.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa ini menambahkan, pasal yang diterapkan penyidik polisi sudah tepat, hanya tinggal dipertajam analisis unsur perbuatan yang dilanggar oleh lima orang pekerja bangunan tersebut. Sebab meskipun dia hanya pekerja yang mencari nafkah dan melaksanakan perintah dari kepala pemborong, tetapi sebagai pekerja yang secara langsung melihat dan patut mengetahui bahwa harus berhati-hati dalam pekerjaannya, agar tidak merusak rumah pelapor atau tetangga dari rumah yang dibangun.

“Seharusnya buruh itu menolak pekerjaan itu karena mengetahui risikonya merusak rumah terlapor, kecuali dia dalam keadaan diancam untuk disakiti atau dibunuh sehingga terpaksa melakukan pekerjaan itu. Sepanjang tidak diancam dan mengetahui perbuatannya merusak bangunan orang lain, meskipun yang meminta memberikan upah, maka dia dianggap turut-serta melakukan,” urai Marwan.

Hal senada juga dijelaskan oleh Guru besar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Dr Laode Husain, Dia mengungkapkan masalah Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti ini sebenarnya mudah saja dipecahkan dan tak harus bolak-balik Kejati-Polda Sulsel. Itu selama pihak penyidik kepolisian dapat melengkapi catatan yang diberikan oleh jaksa dan mempertajam analisis unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan para buruh.

“Artinya pihak buruh itu harus turut mengganti kerugian yang dialami korban dalam hal ini terlapor. Meskipun pekerja, tapi mereka mengatahui konsekuensinya bahwa pekerjaan yang mereka lakukan bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan mereka bekerja tidak dibawah tekanan. Jadi Vicarious Liability bisa berlaku untuk buruh,” jelas Laode.

Terkait putusan praperadilan awal, tambah Laode, selama praperadilan bukan diajukan oleh pihak buruh, maka putusan belum masuk subjek.

“Maka itu bisa dijadikan penyidikan tambahan. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh jaksa,” pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan pengrusakan ruko di Jalan Buruh, Kecamatan Wajo, Makassar awalnya dilaporkan oleh korbannya, Irawati Lauw pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan bukti LP Nomor STTLP/343/VIII/2017/SPKT.

Ruko milik Irawati Lauw yang berada di Jalan Buruh, nomir 126/128, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, mengalami retak dan bangunan rukonya menjadi miring lantaran pembangunan ruko tiga lantai milik sepupu satu kalinya, Jemis Kontaria. Ruko Jemis tersebut, hanya berjarak sekitar setengah meter dengan ruko milik Irawati.

Dalam perjalanan penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik Polda Sulsel kemudian menetapkan dua orang tersangka masing-masing Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander.

Sayangnya, meski keduanya menyandang status tersangka dan dijerat dengan sangkaan pasal 170 KUHP Juncto Pasal 406 KUHP dan atau pasal 167 KUHP, penyidik Polda Sulsel pun tak menahan keduanya. (ifa/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.