BKD se-Indonesia Sempat Tolak PPPK, Ini Alasannya

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sempat ditolak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Indonesia. Lantaran belanja pegawai PPPK disesuaikan dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Irwansyah. Ia menjelaskan bahwa saat rapat di Batam, hampir seluruh BKD yang hadir menolak tentang PPPK tersebut.

“Karena disesuaikan gaji PPPK ini dengan gaji PNS, baik itu tunjangan jabatannya, tunjangan kinerjanya disamakan. Sehingga daerah itu masih menolak karena diserahkan kepada daerah,”ujarnya, Selasa (29/1/19).

Namun, dari informasi yang berkembang saat ini bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait anggaran belanja pegawai PPPK ini.

“Apakah disupaly nanti oleh daerah atau tidak seperti itu. Jadi pada prinsipnya belum 100 persen masalah PPPK ini bergulir bulan Februari,”lanjutnya.

Ia juga mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada petunjuk teknis terkait bagaimana pelaksanaannya PPPK.”Siapa yang melakukan dan pemberkasan seperti apa?, jadi belum ada petunjuk teknisnya seperti apa. Sedang disusun juga sebetulnya,”jelasnya.

Ia menambahkan, saat rapat di Batam pada beberapa waktu lalu KemenPAN-RB menginformasikan bahwa untuk formasi PPPK dengan jumlah penerimaan pegawai sebanyak 150 ribu. Penerimaan tersebut dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan Februari, dan tahap kedua pada bulan Mei.(sul)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : irwan kahir

Comment

Loading...