Sidang Dugaan Persekongkolan Pembangunan IGD RSUD Daya Tunda Hingga Maret, Kenapa?

Rabu, 30 Januari 2019 - 12:34 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sidang pemeriksaan pendahuluan kedua oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tentang dugaan persekongkolan pembangunan IGD Rumah Sakit Daerah Daya kembali berlangsung di Kantor KPPU Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (30/1/19).

Pada sidang tersebut, para repair membacakan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator. Namun dalam persidangan tersebut, hanya terlapor Kelompok Kerja (Pokja) yang memenuhi panggilan sidang.

“Hari ini terlapor dalam hal ini Pokja sudah memberikan tanggapan, tapi kita belum tahu para terlapor yang lain,”ujar Ketua Majelis KPPU, Chandra Setiawan.

Menurut Chandra, apabila dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut melibatkan kelompok kerja (Pokja), maka  secara otomatis kasus tersebut masuk dalam dugaan persekongkolan vertikal.

“Artinya antara pemberi pekerjaan (Pokja) kepada para terlapor.Sedangkan persekongkolan antar pelaku usaha itu dugaan persekongkolan horisontal,”lanjutnya.

“Karena para terlapor diluar Pokja belum menyampaikan tanggapannya. Kita tidak tahu posisi mereka, apakah mereka mau mengakui dugaan pelanggaran yang disampaikan investigator atau tidak,”terang Chandra.

Namun laporan dugaan persekongkolan tersebut akan diperiksa kembali oleh KPPU untuk keperluan fakta persidangan.

“Karena belum diketahui apakah fakta persidangan mendukung laporan dugaan atau tanggapan, maka persidangan akan dilanjutkan bulan Maret nanti. Dan yang berhak memutuskan dugaan pelanggaran tersebut yaitu rapat komisi yang dihadiri oleh 9 anggota atau komisioner KPPU,”jelasnya.

Diketahui, investigator melaporkan adanya dugaan pelanggaran persekongkolan pembangunan IGD RSUD Daya yang melibatkan tiga perusahaan, diantaranya PT Haka Utama, PT Seven Brothers Multisarana, dan PT Restu Agung Perkasa. Serta satu kelompok kerja (Pokja).

Para terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan pembangunan rumah sakit pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar. Proyek pada perkara ini menggunakan APBD tahun 2017, dengan nilai 44 miliar rupiah. (sul/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.