Dialog Rumah Milenial: 40 Persen Pemilih Milenial di Maluku Ingin Perubahan

Senin, 4 Februari 2019 - 17:47 WIB

AMBON, FAJAR.CO.ID- Diskusi terbuka yang digelar Organisasi Rumah Milenial menyorot isu aktual, peran kaum milenial dalam Pemilu 2019.

Dialog interaktif tersebut bertema “Peran Pemuda dan Mahasiswa Maluku dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang damai, bermartabat, Tanpa Hoax. Pembicara yang hadir adalah perwakilan DPRD Kota Ambon, Asmin Matdoan, Ketua KNPI Provinsi Maluku, Subhan Pattimahu dan perwakilan KPID Maluku, Rully Asrul Pattimahu.

Dalam pemaparannya, Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Subhan Pattimahu menjelaskan, partisipasi kaum milenial di Maluku pada Pemilu 2019 ini akan tinggi. Hal itu terlihat dari berbagai aktifitas media sosial termasuk komunikasi grup yang berkembang saat ini.

“Kaum milenial sangat antusias dalam perhelatan Pemilu tahun 2019 ini. 40 persen pemilih di Maluku adalah pemilih milenial dan mereka menginginkan adanya perubahan,” jelasnya dalam dalog yang digelar di Café Pelangi, Senin (4/2).

Menurutnya, selain tingginya minat mileniel dalam Pemilu tahun ini, yang juga juga jadi catatan penting adalah aktifitas black campaign yang banyak menyasar kaum milenial. Karena itu, dialog yang diselenggarakan Rumah Milenial adalah bentuk pengawasan dari masyarakat atau civil society dalam merespon permasalahan pemilu maupun hoax-hoax yang meresahkan.

“Sesuai tema yang dibangun, pemilih milenial harus berperan mewujudkan Pemilu yang damai, bermartabat dan tanpa hoax,” ajak Pattimahu.

Sejalan dengan itu, Asmin Matdoan, anggota DPRD Kota Ambon mengatakan, pemuda menentukan arah dan Bangsa Indonesia. Pemuda itu yang mewarnai sejarah Bangsa Indonesia serta para pemuda yang nanti harus menjaga pemilu agar damai. Karena itu, di berpesan agar pemuda harus benar-benar memperhatikan calon yang akan dia pilih nanti di Pemilu.

“Pemuda harus memiliki pengetahuan terkait para calon-calon yang nantinya akan mewakili di Parlemen”, terangnya.

Sementara itu, Rully Asrul Pattimahu selaku Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku mengatakan, lembagannya memiliki fungsi pengawasan dalam penyiaran. Yang mana, frekuensi dalam menyebarluaskan informasi adalah milik publik dan dikonsumsi publik. Karena itu, sehingga radio dan TV yang menggunakan frekuensi tidak boleh menyebarkan hoax”.

“Dalam hal fungsi pengawasan, ada dua yang perlu diketahui yaitu pengawasan tidak langsung oleh KPID dan pengawasan langsung oleh masyarakat. Jadi melawan Hoax, perlu upaya bersama dari masyarakat”, katanya.

Selanjutnya Dr. Abdul Manaf Tubaka selaku Pengajar dari IAIN Ambon, mengkritisi soal pendidikan politik yang belum memadai.

“Institusi Demokrasi kita sudah terbangun hanya untuk merawat demokrasi ini belum berjalan karena pemilih mula dan kelompok milenial belum mendapat pendidikan politik yang memadai”, terangnya.

Sementara itu, setelah diskusi publik dilanjutkan dengan deklarasi yang yang disampaikan para peserta milenial yang hadir. “Kami Jaringan Milenial Se- Maluku Raya Berkomitmen Untuk Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Damai, Bermartabat, Aman Dan Tanpa Hoax”. (fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.