Penguasa Berpotensi Gunakan UU ITE untuk Bungkam Oposisi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebutkan kalau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE), berpotensi dan terbukti dijadikan senjata oleh penguasan saat ini, untuk membungkam mereka para oposan yang berbeda dengan pemerintah.

"Yang mencemaskan adalah negara menjadi juru tafsir atas wilayah privat, dengan merampas kebebasan berpendapat atas nama penegakan hukum," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2/2019) menanggapi dugaan pemanfaatan kelemahan UU ITE yang saat ini sedang ramai dibicarakan.

Apalagi, lanjut politisi dari PKS itu, UU ITE kini ramai diperbincangkan lantaran para korbannya merupakan tokoh-tokoh publik.

"Di sini, kita wajib merasa khawatir, karena negara direpresentasikan oleh pemerintah yang berpihak/ partisan. Ia bergerak melalui yudikatif yang tidak sepenuhnya mandiri," tambahnya lagi.

Kenapa ini terjadi? Menurut Fahri Hamzah karena negara tidak siap berdialog secara demokratis dan dewasa. Bahkan, Negara mempersonalisasi kritik, meski tidak secara langsung.

"Tapi ia (penguasa), menunggu tokoh-tokoh oposan salah ucap. Padahal, negara-negara demokrasi tidak memasukan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana," sebut dia.

Dirinya menyesalkan sikap aparat penegak hukum yang 'dipaksa' dalam pertarungan politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Padahal itu dapat berdampak pada kerugian instansi penegak hukum, seperti kepolisian hingga pengadilan menjadi babak belur.

"Ini yang saya sedihkan, aparat penegak hukum kita dipaksa ada dalam pusaran perkelahian politik yang tentunya merugikan institusi penegak hukum. Akibatnya, mereka jadi berantakan," sambungnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : RBA


Comment

Loading...