Besok Pendaftaran PPPK Dibuka, Daerah Terkendala Anggaran

Kamis, 7 Februari 2019 - 15:59 WIB

FAJAR.CO.ID, PAREPARE – Jadwal pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019 tahap pertama telah resmi dibuka, Jumat 8 Februari, besok. Perekrutan akan difokuskan untuk tenaga honorer Penyuluh Pertanian bersamaan dengan penerimaan tenaga honorer dari bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

Sebab, ketiga sektor tersebut merupakan bidang yang tenaganya banyak dibutuhkan oleh pemerintah. Selain itu, Pemda juga diwajibkan menyiapkan anggaran gaji serta tunjangan PPPK dari honorer K2 yang lolos nantinya.

“Surat ini dilayangkan kepada seluruh kepala daerah yang ada honorer K2-nya. Dengan harapan bisa melakukan rekrutmen PPPK tahap pertama,” tandas Mudzakir.

Seleksi PPPK tahap I untuk honorer K2 guru, tenaga kesehatan, tenaga harian lepas (THL) pertanian, dan dosen perguruan tinggi negeri (PTN) baru. Lalu bagaimana kesiapan daerah. Sepertinya, Pemda setengah hati menanggapi kebijakan itu. Ada ambigu atau menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Iwan Asaad, yang dihubungi, Rabu kemarin mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan bahan dan kajian lebih lanjut terkait pelaksanaan PPPK, termasuk persiapan anggaran yang ditanggung Pemda.

“Yang menjadi persoalan adalah masalah anggarannya. Alokasi 133 orang, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 6 miliar kalau gaji mereka akan ditanggung Pemda. Sementara, untuk hal yang dimaksud kita belum punya untuk 2019 ini,” jelasnya.

“Ini yang akan dilaporkan secara rinci ke Wali Kota Parepare, dan sementara kita juga akan melobi agar anggarannya ditanggung pusat,” tambahnya.

Sikap yang sama dilakukan Pemkab Barru. Menurut Sekretaris BKPSDM Kabupaten Barru, Ahmad mengakui, penerimaan PPPK menunggu petunjuk teknis. “Kita masih tunggu seperti apa bentuknya,” ujarnya. Menurut Ahmad, pemerintah terkendala dari segi penggajian, karena belum dianggarkan.

“Bukan hanya kita, tetapi pemerintah daerah lainnya juga mengeluhkan keterbatasan dana untuk penggajian pegawai yang direkrut melalui PPPK,” ujarnya. Meski demikian, mantan Sekretaris Dinas Pertanian Barru ini mengaku akan tetap menunggu petunjuk dari pusat. “Penggajiannya tetap diserahkan ke daerah, disitu kendalanya. Seandainya pusat yang menanggung, tidak ada masalah,” tandasnya.

Soal anggaran juga menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Pinrang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pinrang, Muh Nasir membenarkan telah menerima surat soal jadwal perekrutan PPPK. Namun pihaknya belum mengetahui berapa jumlah kouta yang disiapkan pusat. Nasir juga masih bingung soal penganggaran, sebab APBD 2019 telah disahkan.

“Saat ini kami masih konsultasikan dengan Sekda soal anggaran.Informasi dari pusat formasi jurusan yang diterima Pinrang fokus ke tenaga guru dan penyuluh. “Kalau tenaga kesehatan dianggap sudah terpenuhi,” imbuhnya.

Sementara di Pemda Sidrap baru akan melakukan pemetaan jabatan untuk mengetahui berapa kebutuhan PPPK. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidrap, Sudirman Bungi mengaku, pihaknya sementara melakukan pemetaan jabatan. Itu untuk mengetahui jumlah kebutuhan ril PPPK. Setelah mengetahui kebutuhan tersebut, kata Sudirman Bungi, barulah selanjutnya dilakukan analisa tentang kebutuhan anggaran. “Jika sudah rampung, barulah kita bisa memutuskan apakah tahun ini siap melakukan penerimaan PPPK,” ujarnya.

Berbeda dengan Kabupaten Enrekang, Wakil Bupati Enrekang, Asman. Ia menjelaskan, hasil rapat koordinasi beberapa waktu lalu di Batam, daerah siap membuka pendaftaran bagi PPPK dengan catatan anggaranya bersumber dari APBN. “Kita akan siap menerima PPPK dengan catatan anggaran dibebankan oleh pusat kemudian dimasukkan di APBD. Kalau untuk APBD pokok 2019, kita tidak ada anggaran untuk itu. Jangan memberatkan daerah,” tutur Asman. (parepos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.