Polisi Mulai Temui Titik Terang Ungkap Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pilwalkot Makassar

Kamis, 7 Februari 2019 - 15:52 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, terus menggenjot pemeriksaan ulang sejumlah saksi-saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot Makassar) periode 2018-2023, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Makassar (KPU Makassar).

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, saksi-saksi yang diperiksa ini sebelumnya telah diambil keterangannya di tahap penyelidikan.

“Dari sejumlah saksi yang telah diambil keterangannya di tahap penyelidikan yakni berjumlah 25 orang. Penyidik mendalami kembali keterangannya,” kata Dicky, Kamis (7/2/2019).

Dikatakan Dicky tidak menutup kemungkinan diantaranya bisa ditingkatkan statusnya sebagai tersangka.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap menunggu hasil dari proses penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

“Hasil proses penyidikan akan digelar melalui gelar perkara itu. Nah disitulah nantinya bisa ketahuan siapa pihak yang akan berstatus tersangka,” ujar Dicky.

Ia membeberkan ada beberapa saksi yang didalami keterlibatannya lebih jauh.

Mereka, kata Dicky, berperan sebagai pengguna anggaran dan tak lain mereka adalah pihak KPU Makassar.

“Peranan Komisioner dan Sekretaris KPU Makassar diperiode itu akan didalami lebih lanjut. Mereka kan pengguna anggaran dan tentunya sangat mengetahui tentang penggunaan dana hibah yang sedang disidik ini,” ungkap Dicky.

Terpisah, Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wiradjati mengungkapkan dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah tersebut telah menemui titik terang.

Selain kuat unsur perbuatan melawan hukum, juga didukung oleh hasil kordinasi pihaknya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Hasil kordinasi dengan BPKP Sulsel, disepakati jika dalam kegiatan bantuan dana hibah yang dikelola oleh KPU Makassar itu, diduga kuat telah merugikan keuangan negara,” beber Yudha.

Meski demikian, taksiran kerugian negara dalam kegiatan bantuan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018-2023 tersebut, belum dapat ia beberkan.

“Intinya unsur kerugian negaranya ada. Kita tunggu dulu penetapan tersangka,” kilah Yudha.

(herman kambuna/pojoksulsel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.