Rancangan UU Menhub Kurangi Pendapatan Driver Ojol

Senin, 11 Februari 2019 - 16:03 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR¬†— Rancangan Menteri Perhubungan RI tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, menuai penolakan khusunya driver ojek online di Kota Makassar.

Pasalnya dalam rancangan tersebut mengatur tentang jam kerja para driver online. Hal ini akan berdampak pada pengurangan pendapatan dari biasanya.

“Point yang sangat mengganggu kami yaitu pada pengurangan jam kerja, biasanya kami melakukan 30 trip itu biasanya 24 jam kerja. Makanya kalau diterapkan ini kita hanya akan mencapai 16 Point dengan harga 35 ribu. Jadi kami bawa pulang apa untuk anak istri di rumah,”ujar Ketua Solidaritas Gojek Kota Makassar, Ucok saat ditemui di Hotel The Rinra Jalan Metro Tanjung Bunga, Senin (11/2/19).

Tak hanya itu, ia juga mengkritik mengabaikan pembentukan tim 10 dalam rancangan undang-undang tersebut. Menurutnya, tim tersebut dibentuk hanya untuk kepentingan pribadi karena tidak melibatkan driver seluruh Indonesia.

Ditambah lagi, kondisi sekarang yang menjelang pemilihan umum (pemilu). Tim 10 tersebut dibuat untuk merekrut masyarakat yang tidak tahu seluk beluk undang-undang tersebut.

“Dengan iming-iming 3.100 km trip dan itu luar biasa, sangat makmur bagi driver. Tapi apa yang kami dapatkan nanti? Karena kalau diberlakukan UU ini otomatis driver tidak akan lagi mendapatkan job, karena customernya beralih ke angkutan umum, kementrian otomatis enak, kami (doriver ojol) yang sengsara. Jadi ribuan unit driver itu otomatis Kemabli menganggur,”terangnya.

Senada Pemerhati Driver Ojek Online Makassar, Eko Bramandiko mengatakan bahwa dalam rancangan undang-undang yang dibuat kementrian perhubungan memang tidak mengakomodir seluruh driver online yang ada di Indonesia.

“Jadi ketika muncul draft mereka (driver ojol) kaget karena mereka berfikir bahwa ini sudah menjadi undang-undang. Dan ini sangat berbahaya bagi teman-teman driver ojol,”katanya.

Kemudian, dalam rancangan undang-undang yang dibuat ini tidak mengutamakan keselamatan driver tapi mengutamakan keselamatan penumpang. Padahal keselamatan driver juga penting.

“Kemudian pelaku order fiktif akan semakin membesar nantinya ke depan. Jadi kami ingin betul-betul dikawal draft ini sebaik mungkin. Pembentukan draft ini juga harus melibatkan driver online di seluruh daerah dan saya rasa draft ini terlalu cepat. Itulah mengapa teman driver tidak setuju,”jelasnya.(sul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.