DPO Kasus Korupsi Raskin 2019 Dieksekusi Kejati

Kamis, 14 Februari 2019 - 14:18 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Tersangka daftar pencaharian orang (DPO) korupsi kasus beras miskin tahun 2009 Kabupaten Luwu, diamankan di jalan Datu Sulaimam, Desa Pabbeserang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Kamis (14/2/19).

DPO yang bernama, Daming, dieksekusi oleh Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sekitar pukul 12.00 siang. Dimana penangkapan tersebut setelah pelaku divonis oleh Mahkama Agung (MA).

“Penangkapan dilakukan Kejaksaan Negeri Belopa, Luwu bersama dengan Tim Medis Dokter RSUD Belopa,” jelas Kepala Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Setelah dilakukan penangkapan, terpidana DPO Daming, langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan dan langsung diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Belopa Luwu untuk dilakukan eksekusi.

Untuk diketahui tersangka telah menjadi terpidana atas putusan Mahkama Agung dan divonis satu tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah subsider dua bulan kurungan.

Dalam kasus ini, terdapat 12 kepala desa yang menjadi terpidana, hingga bergulir di Pengandilan Negeri Palopo sekitar tahun 2011. Dimana, Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo memvonis para terdakwa dengan pidana penjara selama lima bulan dan denda Rp2,5 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 November 2011.

Namun, yang menerima putusan itu hanya mantan Camat Bua Andi Sana. Sementara ke-12 kepala desa mengajukan perlawanan hukum dengan banding ke Pangadilan Tinggi Makassar.

Di PN Makassar, ke-12 kepala desa malah divonis dengan hukum yang lebih berat dalam bentuk pidana penjara selama 12 bulan dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Putusan dikeluarkan tanggal 27 Maret 2012.

Upaya perlawanan hukum para kades itu terus belanjut hingga ke Mahkamah Agung. Dan, tanggal 17 Oktober 2013, MA menolak kasasi para terdakwa dengan mengacu pada keputusan pengadilan tinggi. Putusan bernomor 1225 K/PID.SUS/2013 itu diterima Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tanggal 17 Maret 2014 yang kemudian diteruskan ke para terpidana dan pengacaranya.

Dengan adanya putusan final itu, pihak Kejaksaan Negeri Belopa diperintahkan untuk mengeksekusi para terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo di Rampoang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun perlawanan masih terus dilakukan tiga kades yakni Kades Pabbaresseng M Daming, Kades Padangkalua Abdul Kadri, dan Kades Toddopuli Anis yang melayangkan Peninjauan Kembali (PK). Hanya saja, dalam surat panggilan kedua, Anis memilih legawa dengan menyerahkan diri untuk dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Palopo. (ade/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *