Samin Tan Ditetapkan Tersangka Terkait Kasus PLTU Riau-1, KPK Temukan Bukti Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terkait pengembangan kasus dugaan suap proyek kerjasama PLTU Riau-1.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke Penyidikan sejak 1 Februari 2019 dengan tersangka Samin Tan yang merupakan pemilik perusahaan PT BLEM (Borneo Lumbung Energi & Metal,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers, di kantornya, Jumat (15/2).

Lanjut Syarif, proses pengembangan perkara hingga berujung pada penetapan tersangka berdasar fakta-fakta yang muncul di persidangan pada tersangka lain.

“KPK menemukan bukti permulaan cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yakni pemberian hadiah atau janji terkait proses pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelas Syarif.

Selain itu, lanjut Syarif, KPK menduga Samin memberi hadiah atau janji kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih terkait pengurusan izin tersebut.

“Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp 5 miliar,” paparnya.

Atas dugaan tersebut, Samin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tersangka terhadap tiga pihak. Mereka ialah Eni Maulani Saragih yang merupakan Politikus Golkar, Mantan mensos Idrus Marham dan Pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Saat ini, Eni dan Idrus sedang memasuki masa persidangan. Sementara, Kotjo sudah divonis di tingkat Pengadilan Tinggi DKI 4,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidier enam bulan kurungan.

Hukuman ini jauh lebih berat karena pengajuan banding. Sebab, putusan hakim PN Tipikor Jakarta hanya memberikan hukuman sebesar 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsidier tiga bulan kurungan.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono

Comment

Loading...