Dirasa Janggal, Lembaga Penggiat Lingkungan Hidup Ramai-ramai Pantau Sidang Ilegal Minning

Sabtu, 16 Februari 2019 - 13:02 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Terkesan ditutup-tutupi dari publik, para lembaga penggiat lingkungan hidup di Sulsel akan menurunkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya sidang perkara dugaan penambangan emas ilegal (ilegal mining) yang telah, Jemis Kontaria sebagai terdakwa.

Salah satu lembaga penggiat lingkungan hidup yang turut andil adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Sulsel (Walhi Sulsel). Pihaknya bahkan mengajak lembaga lainnya untuk ikut bersama-sama memantau jalannya sidang tersebut.

“Kami akan turunkan tim memantau sidangnya. Karena sudah ada laporan yang kami dapat jika sidangnya terkesan dihindarkan dari pandangan media,” kata Amin, Direktur  saat dihubungi via telepon, Sabtu (16/2/2019).

Ia juga mendesak kepada Komisi Yudhisial (KPK) dan Hakim Pengawas untuk turut mengawasi ketat pelaksanaan sidang perkara ilegal mining tersebut.

“Kami menilai sejak awal penuh kejanggalan pasca dilimpahkan ke Pengadilan. Selain terdakwa diberikan toleransi tahanan kota, juga sidangnya terkesan di gelar di ruang yang cukup jauh dari pandangan wartawan. Kenapa tak digelar di ruang utama saja biar semua orang dapat menonton jalannya sidang secara transparan,” ungkap Amin.

Walhi juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan aktifis penggiat lingkungan lainnya untuk meluangkan waktu dalam mengawasi pelaksanaan sidang yang rencananya digelar kembali pada tanggal 27 Februari 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan sekaligus pembacaan pembelaan oleh terdakwa.

“Melalu berita dan website resmi PN Makassar, sidang tuntutan itu digelar 27 Februari 2019. Ayo teman teman kita bersama-sama ke PN Makassar mengawasi jalannya sidang,” harap Amin.

Sebelumnya, lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Pukat Sulsel) juga mengakui heran dengan keputusan Majelis Hakim yang memberikan toleransi kepada Jemis Kontaria, bos toko emas Bogor yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan ilegal minning (Tambang Emas Ilegal) itu.

“Kejahatan lingkungan ini merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa dan dapat berpotensi berulang dilakukan. Sehingga tak boleh ada toleransi terhadap pelakunya,” kata Farid Mamma, Direktur Pukat Sulsel via telepon, Kamis 14 Februari 2019.

Apalagi, lanjut Farid, terdakwa diduga telah melakoni perbuatan yang berkaitan sejak lama. Sehingga harus menjadi pertimbangan besar bagi Majelis Hakim sebelum memberikan toleransi kepada terdakwa.

“Pelaku ilegal minning juga kan tidak hanya merugikan daerah lokasi tambang, melainkan juga merugikan negara,” terang Farid.

Secara kelembagaan, ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengawasi tahapan persidangan perkara tersebut. Agar kedepannya, bisa dipastikan berjalan sesuai amanah Undang-undang.

“Sidang perkaranya perlu diawasi bersama. Tak hanya KPK, seluruh elemen masyarakat harus luangkan waktu awasi sidangnya. Apalagi sudah ada gelagat aneh dalam persidangan. Selain digelar jelang magrib juga terkesan menghindari awak media yang ingin meliputnya secara transparan,” ujar Farid.

Sebelumnya diberitakan, agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dalam kasus dugaan penambangan emas ilegal di Timika, Papua yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar Rabu 13 Februari 2019 berlangsung tergesa-gesa setelah kemunculan awak media yang ingin meliputnya. Sidang pembacaan tuntutan akhirnya ditunda.

“Sidang kita tunda yah hari ini. Nanti tanggal 27 Februari 2019 kita gelar,” ucap Majelis Hakim yang diketuai Basuki Wiyono yang dilanjutkan dengan pengetukan palu pertanda sidang ditutup.

Penundaan pembacaan tuntutan diduga karena waktu yang mepet sehingga Majelis Hakim langsung menyarankan agar agendanya ditunda pekan depan. Dan tepatnya 27 Februari 2019 digelar kembali.

Usai sidang ditutup, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyuddin juga langsung bergegas meninggalkan ruangan sidang melalui pintu samping yang berada gedung PN Makassar.

Diketahui perkara yang menjerat pemilik toko emas Bogor di Jalan Buru Makassar selaku terdakwa tersebut, bermula saat Tipidter Bareskrim Mabes Polri menangkap Darwis saat berada di Terminal Bandara Sultan Hasanuddin pada 24 Mei 2018.

Saat ditangkap, tim berhasil mengamankan barang bukti 15 batangan emas dengan berat 16,779,12 gram dari warga yang berdomisili di Kompleks Minasaupa blok GI, Kecamatan Rappocini, Makassar itu.

Selanjutnya tim mengembangkan dan kembali mengamankan Jemis saat berada di toko emasnya di Jalan Buru Makassar tepatnya 25 Mei 2018. Dari tangan Jemis, diamankan barang bukti 18 emas batangan seberat 6.805,62 gram.

Tak sampai disitu, tim kembali pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku lainnya Amir yang saat ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Maros.

Dari tangan Amir disita barang bukti 10 batangan emas dan selanjutnya ketiganya langsung dibawa oleh tim Tipidter Bareskrim bersama total barang bukti sebanyak 43 emas batangan ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatannya, Jemis bersama rekannya tersebut disangkakan dengan pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ifa/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.