Serang Prabowo Dengan Data Hoax, Jokowi Terancam Dipidanakan

Senin, 18 Februari 2019 - 13:26 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi terkait kepemilikan tanah dalam debat Capres semalam, Minggu (17/2) terancam dipidanakan. Pasalnya, pernyataan Jokowi tidak benar atau mengandung informasi hoax.

Selain hoax, pernyataan Jokowi ini sudah menyerang pribadi Capres 02 Prabowo Subianto, yang mana telah melanggar privasi warga negara.

“Capres 01 dengan menyerang personal soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan hoax dan melanggar Undang-undang ITE,” kata Ketua Umum PPP, Humphrey Djemat lewat pesan tertulisnya, Senin (18/2).

Dalam debat, Jokowi menyatakan tanah tersebut milik pribadi Prabowo. Padahal, tanah tersebut milik PT atau perusahaan. Secara hukum, kata Humphrey, kepemilikan PT terpisah secara pribadi. “Jadi bukan milik pribadi Prabowo,” ucap Humphrey.

Sebenarnya, kata Humphrey, pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahannya dapat memperoleh akses yang seluas luasnya mengenai warga negaranya.

Namun apabila informasi tersebut (yang hanya bisa diakses oleh kekuasaan) dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan dalam hal ini untuk dipergunakan sebagai materi debat capres, terlebih informasi tersebut dapat mendiskreditkan capres lain, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Informasi mengenai kepemilikan tanah oleh Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” katanya.

Keonaran kata Humphrey, sudah terjadi, dimana masyarakat ramai sudah membicarakan mengenai hal tersebut dan malahan lebih mengkotakkotakkan masyarakat pendukung kedua kubu.

Lebih jauh kata Humphrey,  jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo (misalnya dimiliki oleh subjek hukum lain), maka informasi yang telah menimbulkan keonaran tersebut adalah informasi bohong atau hoax.

Dengan demikian selain merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Dasar ini, kata Humphrey, sudah masuk kategori Hoax. dan jelas pelanggaran ITE. Jadi Jokowi bisa kena itu dan bisa dilaporkan ke Polisi.

“Nobody above the law. Semua orangg sama dihadapan hukum,” kata Humphrey yang juga pengacara kondang ini.

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946)

Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 1/1946:

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

 Pasal 15 UU 1/1946:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. (RGR/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.