Kata Andi Mariattang, Panja RUU Pertanahan Memperjuangkan agar Pengukuran Tanah Warga Bisa Gratis

Rabu, 20 Februari 2019 - 16:50 WIB

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA – Anggota Komisi II DPR RI Andi Mariattang S.Sos, menjelaskan bahwa sekarang ini dirinya bersama anggota legislator yang lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Panja) RUU Pertanahan sedang fokus memperjuangkan agar biaya pendaftaran dan pengukuran tanah warga nantinya ditanggung negara alias gratis.

“Mohon doa dan dukungan warga semua semoga ini bisa sukses,” ujar Andi Matiattang saat reses di Dusun Limbua, Desa Jojolo, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, belum lama ini.

Di hadapan ratusan warga Andi Mariattang mengaku bangga dan bersyukur karena terpilih masuk dalam Panja UU RUU Pertanahan.

“Perlu diketahui, tidak semua anggota DPR berkesempatan masuk panja membahas langsung RUU ini. Sehingga saya harus benar-benar maksimalkan peluang ini untuk memperjuangkan nasib rakyat melalui UU,” ujarnya.

Dijelaskan ada beberapa alasan rancangan UU Pertanahan mendesak ditetapkan. Pertama; UU Pertanahan yang ada selama ini sudah terlalu lama dan sudak tidak adaptif dengan kondisi sekarang. Masih banyak adopsi dari produk Belanda.

Kedua, dengan adanya rancangan UU yang ada sekarang setidaknya diharapkan memberi solusi atas persoalan pertanahan.

Menurutnya, setidaknya dari banyak masalah yang diatur dalam RUU tersebut, pihaknya memastikann ada tiga isu penting yang sudah disetujui diatur dalam RUU tersebut. Yakni adanya jaminan oleh negara untuk melakukan pengukuran secara gratis bagi tanah warga tanpa kecuali. Bahkan dalam RUU ini, diikat batasan waktu pemerintah melalui pertanahan harus menyelesaikan masa pengukuran tanah paling lambat 10 tahun setelah UU ini ditetapkan dan segala biaya dibebankan ke APBN.

“Kami di Panja Komisi II DPR berjuang betul dan sudah disetujui biaya pengukuran tanah ditanggung negara melalui APBN,” ujamya.

Klausul lain lanjut Andi Mari — demikian biasa disapa –, dalam RUU ini juga akan diatur pengadilan khusus pertanahan. Hal ini penting mengingat keluhan warga selama ini yang berperkara tanah selalu trauma isu mafia peradilan. Maka dengan pengadilan khusus pertanahan diharap bisa menjadi solusi.

Isu lain juga diatur ada dikenal istilah TORA yakni Tanah Objek Reformasi Agraria. Ini khusus tanah negara yang izin HGU-nya tidak diperpanjang lagi. Atau tanah tumbuh dan lain sebagainya.

“Dalam RUU tersebut diatur akan dimanfaatkan dan bagikan kepada orang miskin. Warga yang belum punya lahan. Siapa saja memenuhi kriteria. Mantan karyawan di perusahaan. Buruh. Bahkan saya mendorong termasuk para da’i,” ujarnya.

Bagi warga Jojolo, kehadiran Andi Mariattang di daerah ini sebuah kebanggan. Apalagi bukan orang lain, melainkan adalah keluarga besar di sana.

Mereka berharap dengan duduknya sekarang di DPRRI menjadikan harapan besar untuk bisa membantu menperjuangkan aspirasinya selama ini. Termasuk soal sertifikasi tanah yang diakuinya selama ini masih menjadi persoalan di masyarakat karena selain biaya yang mahal juga pelayanan yang berbelit-belit tanpa ada kepastian waktu penyelesaiannya.

Selain pertanahan, juga masalah infrastruktur jalanan yang sejak jaman merdeka hingga sekarang belum diaspal.

Di hadapan ratusan warga, Andi Mariattang mengaku akan bekerja maksimal memperjuangkan daerah ini. Namun seperti yang dilakukan selama ini prinsipnya tidak ingin berjanji. Namun sebagai orang yang selama ini sudah banyak merasakan betul persoalan masyarakat di daerah ini maka pastinya tentu diminta atau tidak diminta akan diperjuangkan maksimal.

“Saya juga akan berkoordinasi dengan Bu Desa untuk data potensi desanya termasuk hasil musrenbang yang sudah ada. Saya akan liat peluang di pusat yang bjsa diperjuangkan,” ujarnya.

Selain Limbua, Andi Mariattang juga sempat berkunjung dan bertatap muka warga Dusun Kalakaya Jojolo, juga Desa Ballasaraja dan Desa Barugae Bulukumpa Kab. Bulukumba. (yon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.