Mendagri: Tak Ada Penundaan Soal Kenaikan Gaji Perangkat Desa

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kabar terkait dengan penundaan 100 persen kenaikan gaji perangkat desa yang setara dengan golongan II A, dibantah oleh pemeritah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa, Presiden justru menyetujui tuntutan dari para perangkat desa mengenai tuntutan yang meminta kenaikan gaji.

“Bapak Presiden tidak pernah menunda 100 persen gaji perangkat desa setara golongan 2A,” tutur Tjahjo Kumolo menanggapi pemberitaan tentang kenaikan gaji perangkat desa yang disebut ditunda hingga tahun depan, di Jakarta, Rabu (20/2).

Namun menurut Tjahjo,  agar kenaikan gaji atau penghasilan perangkat desa dapat direalisasikan, harus memiliki payung hukum. Artinya, pemerintah harus merevisi dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir kenaikan gaji atau penghasilan perangkat desa.

Kata dia, Dua PP yang direvisi, adalah PP Nomor 43 Nomor 2014 dan PP 47 Tahun 2015.

Menurutnya, proses revisinya kedua PP tersbut sudah final. Semua menteri sepakat, sehingga draf revisi tinggal selangkah lagi yakni di teken Presiden. Sehingga tak ada penundaan.

Karena tuntutan para perangkat desa adalah agar dua PP itu direvisi, sehingga penghasilan mereka itu meningkat. Pemerintah telah mengamini itu. Namun harus ada mekanisme yang ditempuh, agar kenaikan gaji atau penghasilan itu ada payung hukumnya.

“Semua sesuai mekanisme dan revisi PP pengurus perangkat desa sudah setuju,” ujarnya.

Karena itu, Tjahjo menyayangkan ada berita, bahwa kenaikan gaji perangkat desa ditunda. Faktanya tak seperti itu. Pemerintah justru setuju. “Harusnya, ditelusuri dulu, awal pangkal dari tuntutan para perangkat desa.” Katanya.

Tjahjo pun kemudian mengisahkan kembali pertemuannya dengan pengurus Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) yang dipimpin ketua umumnya Mujito.

Dalam pertemuan itu, kata Tjahjo, hadir juga Menteri Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan dan dirinya sebagai Mendagri yang hadir didampingi Dirjen Pemerintahan Desa serta Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Ketika itu, pengurus PPDI menuntut agar ada revisi dua PP, sehingga penghasilan mereka naik. Dalam pertemuan itu juga, pemerintah setuju untuk menaikkan penghasilan perangkat desa dan merevisi 2 PP terkait itu.

“Ini sesuai keputusan pemerintah yang disampaikan Seskab dan Kepala Staf Kepresidenan, Mendagri dengan saksi Dirjen Pemerintahan Desa dan Karo Hukum Kemendagri di depan Ketua PPDI Mujito dan pengurus perangkat desa di kantor Seskab bahwa intinya, pemerintah setuju usulan kesetaraan golongan II A untuk gaji perangkat desa sebesar 100 persen penuh,” pungkasnya. (yog)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar