FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono angkat bicara soal dugaan tak netral ASN Pemkot Makassar. 15 camat diduga ikut mendeklarasikan dukungan ke Jokowi – Ma’ruf Amin melalui sebuah video.
Menurut Sumarsono, biarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai. Sebab, segala pelanggaran Pemilu menjadi urusan Bawaslu.
“Ke Bawaslu saja deh ya atau ke SYL langsung,” kata Sumarsono saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (21/2/2019).
Meski begitu, mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan itu enggan menanggapi lebih jauh terkait viral video itu. Apalagi, terkait beberapa camat yang masih mengenakan pakaian dinas.
Diketahui, beredar sebuah video amatir yang memperlihatkan 15 Camat se-Kota Makassar bersama mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo diduga mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Kami semua bersumpah dan berjihad menyatakan kebulatan tekad untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Jokowi-Maruf,” kata SYL dan para camat seperti yang dikutip dari video tersebut.
Akibatnya, Partai Gerindra Sulsel melaporkan 15 camat se-Kota Makassar tersebut. Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel Edy Arsyam menyebutkan, pihaknya menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh para Camat di Kota Makassar.
Menurutnya, hal itu telah melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara. Sebab, aktivitas seorang ASN yang terlibat dalam politik praktis, sudah pasti melanggar peraturan yang ada.
“Sebagai camat itu adalah bagian daripada pembina politik ditingkat kecamatan. Bukan malah mempertontonkan dengan melakukan proses dukungan ke calon tertentu,” tegas Edy.(muh aliyafid/pojoksulsel)
