Tak Berdaulat, Politisi PDIP Sebut Debat Capres Seperti Dibiayai Swasta

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pasca debat Pilpres putaran kedua pada, Minggu 17 Februari 2019 kemarin, masyarakat hingga para politisi masih membicarakan hasil perdebatan tersebut. Pasalnya, ada pihak yang mengklaim debat tersebut tak relefan, banyak informasi bohong hingga waktu debat tak begitu efektif.

Bahkan, politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengakui perdebatan yang ditayangkan oleh telivisi swasta itu masih jauh dari substansi visi misi dari kandidat pasangan calon. Hal itu karena waktu yang diberikan kepada para Capres sangat terbatas, hingga pemaparan visi misi mereka tak tersampaikan.

Keterbatasan waktu yang diberikan ke para Capres itu lantaran banyaknya iklan yang ditayangkan oleh televisi, yang memiliki hak menyiarkan debat Capres.

“Ini tidak berdaulat, karena kalau pemilu yang diselenggarakan KPU sepenuhnya dibiayai APBN kita, tapi buktinya debat capres kita dibiayai swasta, oleh iklan, ada commercial break,” kata Effendi Simbolon dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk ‘Menuju Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegritas’ di Ruang Presroom DPR-RI, Jumat (22/2).

Parahnya lagi, KPU selaku penyelenggara terlihat diatur oleh televisi swasta, hingga debat Capres itu terkesan untuk kepentingan media. “Akhirnya bahasa yang keluar untuk kepentingan media saja akhirnya, esensinya nggak ada. Sehingga capres pun tidak keluar gagasannya,” ucapnya.

Harusnya, debat Capres ini harus diberikan kebebasan karena dibiayai sepenuhnya oleh negara. Untuk itu, ke depan, debat harus diubah formatnya, agar rakyat ikut menikmati dan mengetahui gagasan dan pemikiran para Capres dan Cawapres.

“Ini perhelatan periodisasi nasional kok bisa diselenggarakan swasta? Jadi kalau memang dikatakan berdaulat 100 persen tidak boleh itu, jadi harus dibiayai negara,” tutupnya. (RBA/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar