Bertepatan dengan Hari Libur, Tingkat Golput Terbuka di Pemilu 2019

Senin, 25 Februari 2019 - 17:22 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hari pencoblosan Pemilu 2019 pada, 17 April bertepatan dengan hari libur kerja. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan partisipadi pemilih saat hari pencoblosan.

Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong mencari jalan keluar untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut. “Inilah persoalan tersendiri yang harus dijawab oleh KPU sebagai penyelenggara maupun pemerintah,” kata anggota MPR RI faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Djohan dalam diskusi bertajuk ‘Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat’ di Gedung DPR, Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Tanggal pencoblosan yang bertepatan dengan libur panjang, kata Daniel, berpotensi dimanfaatkan warga untuk berlibur. Jika demikian, partisipasi pemilih terancam akan menurun.

Dia melihat, kalangan milenial pemilih yang paling berpotensi tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, milenial bisa saja memilih libur dan mengabaikan pencoblosan.

“Mesksipun posisinya mau pemilu tetapi karena ada libur panjang dia lebih memilih libur panjang apalagi karena pemilih terbesar adalah kaum milenial,” ucap Djohan.

Masalah lain yang bisa memicu menurunkan partisipasi pemilih adalah soal penyebaran berita hoaks yang massif. Informasi hoaks, menurut Daniel, membuat masyarakat apatis terhadap kondisi politik.

Dampaknya, masyarakat menjadi enggan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Hoax ini akan memengaruh psikologis masyarakat dia akan menjadi apatis, menjadi rasa khawatir,” kata dia.

Melihat kemungkinan itu, Daniel Djohan mengajak semua semua elemen termasuk calon anggota legislatif untuk terjun ke masyarakat.

PKB, imbuh Daniel, mendorong calegnya langsung berbaur dengan masyarakat. Dengan begitu, potensi menurunnya partisipasi pemilih bisa teratasi.

“PKB, caleg itu harus hadir di tengah masyarakat harus menjalankan fungsinya sebagai DPR, kader dengan baik, harusĀ  door to door ke masyarakat dan ini sudah mulai berjalan,” ujar dia.

Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie mengungkapkan hal serupa. Lely melihat, pelaksanaan pileg dan pilpres secara bersamaan juga menjadi pertimbangan pemilih.

Pasalnya, antara calon presiden yang dikehendaki berbeda dengan partai yang disukai. Keduanya tidak dalam satu koalisi yang sama.

Karena itu, caleg mesti pintar melakukan persuasi untuk mendorong partisipasi pemilih. Meskipun, pilihannya antara legislatif tidak sesuai dengan partai yang diinginkan.

“Sebab ada dua hal yang harus dia sampaikan, ngomong dirinya dan ngomongi pilpres, misalnya di dapil itu enggak suka pak Jokowi sedang calegnya berasal dari partai yang mengusung Jokowi, bagaimana coba,” kata Lely. (RBA/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *