Ganjar Tak Langgar Aturan, Tjahjo Sebut Sama Seperti Anies Baswedan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, sebanyak 35 kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan. Hal ini terkait deklarasi dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin di Hotel Alila, Solo, pada 26 Januari 2019 lalu.

“35 kepala daerah (di Jateng) tidak ada yang melanggar. Itu setelah kami pelajari clear kok. Mereka ikuti aturan, mengajukan cuti, semua clear sesuai aturan. Kalau ada yang bilang melanggar etika, etika yang mana?” kata Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat dari Bawaslu Jateng terkait deklarasi dukugan puluhan kepala daerah itu. Tjahjo mengklaim tidak membela puluhan kepala daerah di Jateng yang mendukung Jokowi-Amin.

Menurut dia, Kemendagri hanya melindungi seluruh kepala daerah yang terlibat kampanye paslon karena mereka sudah mengikuti aturan yang ada. Bahkan, Tjahjo juga menyinggung nama Gubernur DKI Anies Baswedan yang kala itu kedapatan menunjukkan gesture salam dua jari di acara Partai Gerindra.

Tjahjo menegaskan, kala itu ia juga memberikan pembelaan kepada Anie. Sebab, menurut Tjahjo, Anies sudah mengikuti aturan yang ada terkait kepala daerah hadir di acara politik.

“Bukannya kami membela (Ganjar dkk) ya. Tetapi kami melindungi seluruh kepala daerah yang kemarin kampanye. Itu sudah izin kepada KPU dan memenuhi aturan yang ada. Ada izin cutinya. Secara UU, semuanya clear. Pak Anies juga saya bela, clear semuanya. Dia yell-yell cleardan sudah buat surat,” jelas Tjahjo.

“Aturan izin kampanye itu ada di PKPU kok. Clear, tidak ada yang melanggar,” jelas dia.

Sebelumnya, deklarasi puluhan kepala daerah di Jawa Tengah yang diinisiasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Hotel Alila Solo pada Sabtu 26 Januari, dinyatakan tidak ada pelanggaran Pemilu.

Meski demikian tindakan mereka dinilai melanggar etika sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan kasus ini kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Mengumumkan di dalam pengumuman sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan memberikan status laporan kepada pelapor,” ucap Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, Sabtu (23/2).

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...